Yogyakarta, (Antara Jogja) - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta memberikan pendampingan pada pelaku usaha mikro kecil menengah bidang makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Upaya pendampingan sesuai instruksi BBPOM pusat kembali kami gencarkan ketika saat ini pelaku UMKM betul-betul menghadapi persaingan itu," kata Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta Diah Tjahjonowati di Yogyakarta, Senin.
Menurut Diah, pendampingan bagi UMKM di lima kabupaten khususnya yang bergelut di bidang kuliner atau produsen makanan kemasan telah dilakukan sejak awal 2015 sebagai persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Sementara saat ini, kata dia, memasuki tahap evaluasi, serta peningkatan implementasi materi pendampingan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) kabupaten/kota.
Ia mengatakan, beberapa materi pendampingan yang difasilitasi oleh petugas BBPOM Yogyakarta antara lain menyangkut peningkatan daya saing produksi dengan menghidarkan campuran bahan berbahaya, jaminan kesehatan, pengurusan izin edar, serta pembuatan kemasan makanan yang baik sehingga memenuhi standar Good Manufacturing Practice (GMP).
"Industri rumah tangga atau UMKM yang telah kami rangkul seperti produsen keripik, naged, sosis, serta bakso kemasan," kata Diah.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UMKM DIY Eko Witoyo mengatakan hingga saat ini pelaku UMKM di DIY sebagian besar masih didominasi industri di bidang pangan atau kuliner.
"Industri itu mungkin yang paling mudah diusahakan masyarakat dibanding lainnya," kata dia.
Industri di bidang pangan atau kuliner paling banyak diminati masyarakat sebagai peluang usaha karena investasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Selain itu juga dapat dilakukan dengan teknologi peralatan yang sederhana.
Kendati demikian, manurut dia, meski industri pangan berkembang pesat, namun belum semua pelaku UKM tersebut yang memiliki sertifikat MD dan ML dari BBPOM, maupun sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Henry Ardiyanto mengatakan selain meningkatkan kualitas produksi, ia juga mendorong UMKM di DIY mampu mengembangkan pemasaran produk melalui penguasaan teknologi informasi agar mampu bersaing dengan produk luar negeri di era MEA.
"Khususnya untuk pemasaran, penggunaan teknologi informasi tidak bisa dielakkan untuk bersaing dengan produk-produk luar," kata dia.
Selain itu, dia mengatakan, pelaku usaha kecil juga perlu mengubah orientasi pasar. Bukan hanya menyasar pasar tradisional atau lokal saja, namun juga nasional, bahkan internasional.
"Harus dibuka cakrawalanya, jangan hanya berkutat pada pasar di Yogyakarta saja, atau Indonesia saja," kata dia.
(T.L007)
Berita Lainnya
Disbud DIY menggelar gala premiere lima film karya sineas lokal
Jumat, 26 April 2024 23:45 Wib
Kemenkumham DIY menggencarkan edukasi pentingnya HKI kepada pelajar
Jumat, 26 April 2024 19:52 Wib
Gegana Polda DIY memusnahkan puluhan kilogram bubuk bahan petasan
Jumat, 26 April 2024 18:51 Wib
Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan, Kemenkumham DIY ziarah di Makam Jenderal Soedirman
Jumat, 26 April 2024 9:02 Wib
KPU DIY: Penetapan caleg terpilih tunggu BRPK dari MK
Jumat, 26 April 2024 2:55 Wib
Ketua PDIP Kulon Progo resmi daftar calon bupati melalui PDIP DIY
Kamis, 25 April 2024 21:45 Wib
Melalui Indikasi Geografis, Kemenkumham DIY dukung kemajuan ekonomi lokal menuju Pasar Global
Kamis, 25 April 2024 5:50 Wib
DIY peroleh kuota 16 KK program transmigrasi
Kamis, 25 April 2024 5:39 Wib