Pemkab cari bantuan pembangunan Pasar Bendungan Baru

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berusaha mengakses bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat untuk membuat Pasar Bendungan baru yang diperkirakan membutuhan dana miliaran rupiah.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag-ESDM) Kulon Progo Niken Probo Laras di Kulon Progo, Jumat, mengatakan Pasar Bendungan terbakar pada 19 April 2016, sehingga pembangunannya tidak bisa dilakukan melalui APBD 2016 karena telah selesai disahkan.

"Proses usulan anggaran pembangunan membutuhkan waktu paling cepat satu tahun, maka kami akan mengusulkannya pada APBD 2017," kata Niken.

Selain itu, menurut dia, usulan pembangunan pasar tanpa didahului dengan rencana detail teknis (DED) tidak dapat dilaksanakan dan tidak akan mendapat alokasi anggaran.

"Saat ini, kami sedang mengusulkan anggaran pembuatan DED melalui APBD Perubahan 2016, sehingga diharapkan pembangunan Pasar Bendungan baru dapat dilaksanakan secepatnya," kata Niken.

Sebagai solusi jangka pendek, lanjut Niken, Pemkab Kulon Progo bersama BPBD Kulon Progo membangun pasar relokasi darurat di belakang Kantor Kecamatan Wates lama agar pedagang yang los dan kiosnya terbakar tetap bisa berjualan.

Nantinya, pasar relokasi darurat tersebut akan dilengkapi fasilitas listrik dan kamar kecil hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian, pedagang yang kini sudah membangun lapak secara mandiri di sekitar Pasar Bendungan lama, akan ditertibkan dan diminta pindah ke pasar relokasi darurat.

"Mereka sudah diberitahu, kalau pasar relokasi darurat sudah jadi harus pindah dan masuk ke sana. Lokasi yang lama kemudian diberi pagar," kata Niken.

Kasi Perencanaan dan Pengembangan Pasar Disperindag-ESDM Kulon Progo Nur Jati Purnomo menyebutkan pembangunan pasar relokasi darurat menghabiskan anggaran sekitar Rp1,3 miliar.

"Dari anggaran tersebut, sebesar Rp 943 juta di antaranya untuk pembangunan fisik, kemudian sisanya untuk perencanaan dan pengawasan," katanya.

Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi mengatakan pembangunan Pasar Darurat Bendungan berasal dari pencairan anggaran tak terduga di bawah bupati. Pihak yang mencairkan adalah BPBD Kulon Progo.

"Kami minta Disperindag-ESDM koordinasi dengan BPBD supaya relokasi pedagang ke pasad darurat tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Selain itu, Disperindag-ESDM yang memegang data pedagang Pasar Bendungan," kata Hamam.

(KR-STR)