Yogyakarta (Antara Jogja) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah mengalokasikan 10 persen dana yang terkumpul dari program pengampunan pajak untuk mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
"Kami mengharapkan 10 persen dana `tax amnesty` bisa dialokasikan untuk mendukung pengembangan pembiayaan UMKM dalam rangka menyerap tenaga kerja melalui pembukaan lapangan kerja baru," kata Ketua Hipmi DIY Teddy Karim di Yogyakarta, Rabu.
Ia mengatakan saat ini pemerintah berkomitmen untuk membiayai sektor infrastruktur secara masif dari dana pengampunan pajak yang terkumpul.
"Tujuannya, agar tercipta keterhubungan di seluruh Indonesia dengan infrastruktur yang memadai. Sekaligus juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Itu hal yang positif," katanya.
Pihaknya juga berharap pemerintah mendukung sektor UMKM sebagai bagian dari upaya menurunkan angka pengangguran dan berkontribusi dalam perekonomian nasional.
"Hasil `tax amnesty` kami harapkan tidak hanya dipakai untuk infrastruktur atau bidang properti seperti dikatakan pemerintah. Tetapi pemerintah juga jangan melupakan dukungan untuk UMKM atau sektor riil, yang jauh dari prioritas pembangunan pemerintah saat ini," kata Teddy.
Data APBN 2016, pemerintah menganggarkan Rp313,5 triliun untuk belanja infrastruktur pemerintah.
Angaka itu tersebar di antaranya di Kementerian PUPera Rp101,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp47,2 triliun, dana alokasi khusus Rp57,2 triliun, dana desa untuk infrastruktur Rp18,8 triliun, PMN Rp40,2 triliun, dan belanja non K/L Rp1,1 triliun.
Pada Juli lalu melalui UU Nomor 11/2016, pemerintah memberlakukan kebijakan pengampunan pajak.
Dalam APBN-P 2016, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan Rp1.539,17 triliun dengan sekitar Rp165 triliun di antaranya berasal dari kebijakan pengampunan pajak.
(KR-RHN)
Berita Lainnya
Elite politik Indonesia agar bersatu usai Pemilu 2024
Rabu, 3 April 2024 20:24 Wib
Pariwisata di Indonesia butuh pelonggaran pajak
Senin, 15 Januari 2024 10:35 Wib
Produk keuangan ilegal jadi isu krusial di Indonesia
Senin, 28 Agustus 2023 6:31 Wib
Simak, relaksasi hingga ekspor abon ikan
Minggu, 2 Juli 2023 8:38 Wib
Percepat pertumbuhan ekonomi, Hipmi siap bersinergi dengan Pemkab Kulon Progo
Rabu, 1 Maret 2023 16:44 Wib
Guyonan Bahlil ke Ganjar dan Puan: Kemesraan jangan cepat berlalu
Selasa, 22 November 2022 5:49 Wib
Hipmi DIY dukung Bagas jadi Ketua Umum BPP Hipmi
Jumat, 11 November 2022 22:34 Wib
Hipmi Bantul mengobarkan semangat Sumpah Pemuda pada bidang kewirausahaan
Jumat, 28 Oktober 2022 19:10 Wib