Sleman (ANTARA Jogja) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
Ketua panitia Edy Sutikno Slamet mengatakan maksud dan tujuan pembinaan ormas dan LSM di Kabupaten Sleman agar berperan aktif mendukung program pembangunan.
"Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi dan harmonisasi antara pemerintah dengan ormas dan LSM sehingga diharapkan mampu menjadi kontrol sosial kontruktif dan program yang sinergis," katanya.
Penceramah terdiri atas Ketua Forum Ormas dan LSM Kabupaten Sleman Achmad Munif, Ketua Forum Ormas dan LSM DIY Beny Susanto, dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Sleman Ardani.
Kepala Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman Ardani mengatakan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sistem pemerintahan yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.
"Partisipasi mengisyaratkan bahwa setiap warga memiliki hak yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi," katanya.
Menurut dia, proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
"Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Sedangkan akuntabilitas terwujud jika para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan para pemangku kepentingan," katanya.
Ia mengatakan, dalam konteks yang demikian peran dari organisasi sosial kemasyarakatan menjadi penting.
"Orsos dan LSM harus mampu memainkan peranan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam agenda pembangunan," katanya.
Sebagai fasilitator, organisasi sosial dan LSM diharapkan dapat menjadi tempat bagi masyarakat mengekspresikan gagasan kreatif dan konstruktif. Sebagai komonikator, maka organisasi sosial dan LSM harus mampu menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan masyarakat kepada pemerintah.
"Organisasi sosial dan LSM harus mampu menyampaikan informasi kebijakan publik kepada masyarakat. Sebagai motivator, suatu organisasi sosial harus mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan swadaya, kemandirian dan partisipasi masyarakat," katanya.
(U.V001)
Berita Lainnya
FPRB Kemadang Gunungkidul menggelar simulasi gempa di Pantai Sepanjang
Jumat, 26 April 2024 18:52 Wib
Disnaker: Tingkat pengangguran terbuka di Sleman turun 4,78 persen
Jumat, 26 April 2024 14:33 Wib
Selebgram Chandrika Chika dan rekan jalani rehabilitasi di Lido, Jabar
Jumat, 26 April 2024 14:25 Wib
NasDem dan PKB akan bertemu partai di KIM
Jumat, 26 April 2024 14:14 Wib
Penyebutan OPM berefek pendekatan di Papua, beber KSAD
Jumat, 26 April 2024 14:07 Wib
Haedar sebut timnas U-23 mewakili asa Indonesia Emas di dunia olahraga
Jumat, 26 April 2024 13:26 Wib
Program Padat Karya di Bantul diproyeksikan serap 8.000 tenaga kerja
Jumat, 26 April 2024 11:40 Wib
Anak berusia 7 tahun korban pertunangan, BKKBN dampingi
Jumat, 26 April 2024 9:27 Wib