BKM Panggungharjo dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Bantul (ANTARA Jogja) - Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dinilai mampu mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian masyarakat setempat.

"Karena itu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Panggungharjo tahun ini masuk nominasi lima besar dan terbaik di urutan ketiga dari total sebanyak 65 BKM seluruh Kabupaten Bantul," kata Ketua Forum BKM se Bantul, Putra Setiyarsa di Bantul, Rabu.

Putra yang juga koordinator BKM Panggungharjo ini mengatakan, sedangkan empat BKM lainnya yaitu BKM Trimurti Srandakan, BKM Sumbermulyo Bambanglipuro, BKM Tirtonirmolo Kasihan dan BKM Pleret Kecamatan Pleret.

"Indikasi keberhasilan BKM itu dilihat dengan adanya sinergitas dan kekompakan antara kesekretariatan dengan tridaya atau unit-unit pengelola BKM yang mengkoordinir kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat," kata dia.

Menurut dia, BKM Panggungharjo mulai dibentuk pada 2001 oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan tujuan memfasilitasi dan mewadahi kelompok masyarakat dalam berbagai kegiatan di bidang pembangunan ekonomi, sosial dan kesejahteraan yang dikoordinir melalui UPT dibawah BKM.

"Misalnya yang berkaitan dengan pinjaman penguatan modal, pelatihan pengembangan ekonomi dan penyaluran bantuan kemasyarakatan yang bersumber dari luar. Dan semuanya harus dilakukan secara transparan," katanya.

Ia mengatakan, penggunaan anggaran yang dikelola BKM juga diaudit independent setiap tahun dan pihaknya mengakui tingkat pengembalian masyarakat Panggungharjo terhadap pinjaman melalui BKM mencapai 90 persen.

"Itu artinya tingkat kemacetan kredit hanya 10 persen. Saya melihat masih banyak anggota BKM di desa lain yang tingkat kemacetan cukup tinggi. Padahal ini menjadi syarat utama indikasi keberhasilan BKM," katanya.

Menurut dia, awal dibentuk BKM mendapat guliran dana dari pemerintah pusat sesuai dengan jumlah penduduk dimana rata-rata tiap desa di Bantul mendapat Rp200 juta sampai Rp500 juta untuk dikelola secara swadaya.

"Pengunaan dana itu diatur sekitar 30 sampai 40 persen untuk sarana infrastruktur, 10 persen pelatihan dan kegiatan berbasis potensi lokal, sisanya untuk kegiatan ekonomi. Dan dari hasil penelitian lembaga pada 2007 lalu tingkat keberhasilan pembangunan desa melalui BKM mencapai 85," katanya.

(KR-HRI)