Pengamat: interpelasi tidak perlu dikhawatirkan memakzulkan Jokowi

Yogyakarta (Antara Jogja) - Wacana pengajuan hak interpelasi DPR RI mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak perlu dikhawatirkan akan memakzulkan Presiden Joko Widodo, kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito.

"Saya yakin Presiden Jokowi tidak terlalu merisaukan itu," kata Arie di Yogyakarta, Minggu.

Menurut Arie, persoalan kebijakan kenaikan harga BBM tidak akan mampu membentuk kekuatan untuk mejatuhkan presiden karena prosedurnya tidak mudah sesuai Undang-Undang Kepresidenan yang ada.

Apabila Jokowi dapat menjawab pertanyaan terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan argumentasi yang gamblang dan logis, menurut Arie maka publik akan menguji dan menilai dengan sendirinya.

Perdebatan yang akan berlangsung ketika interpelasi akhirnya diajukan DPR akan bersama disaksikan oleh masyarakat. Jika orientasinya hanya untuk menjatuhkan presiden, masyarakat juga akan bereaksi.

"Kita lihat saja nanti apakah argumentasi Jokowi cukup memadai dan sebaliknya apakah argumentasi interpelasi cukup kuat," kata dia.

Menurut dia, inisiatif pengajuan hak interpelasi oleh DPR, khususnya oleh Koalisi Merah Putih (KMP) jangan sampai hanya didorong oleh kepentingan politik, melainkan murni berbasis kepentingan rakyat.

"Tapi kalau hanya untuk menunjukkan kepada publik biar kelihatan (DPR) bekerja, ya tidak ada salahnya," kata dia.

Politisi Partai Golkar yang menjadi salah satu inisiator penggunaan hak interpelasi, Misbakhun, mengatakan bahwa saat ini telah terkumpul 202 dukungan dari anggota DPR untuk mengajukan hak interpelasi.

Dukungan penggunaan hak interpelasi akan disampaikan kepada pimpinan DPR sebelum 5 Desember 2014.

Hak interpelasi adalah hak anggota DPR dan syarat minimalnya hanya perlu didukung 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi.

KR-LQH