Muhammadiyah minta Polri hindari arogansi penegakan hukum

Jogja (Antara Jogja) - Warga Muhammadiyah dari berbagai elemen di Daerah Istimewa Yogyakarta meminta institusi Kepolisian Republik Indonesia menghindari sikap arogansi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Tuntutan itu disampaikan oleh berbagai elemen warga Muhammadiyah, di antaranya PP Muhammadiyah, PP Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, serta Indonesia Court Monitoring (ICM) DIY di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu.

"Kami menuntut agar jangan sampai ada arogansi dalam penegakan hukum di Indonesia," kata ketua Divisi Advokasi Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Zuly Qodir.

Menurut Zuly, ditinjau dari kasus perseteruan antara institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat luas dapat menilai bahwa terdapat sisi arogansi dalam penegakan hukum yang justru cenderung mengarah pada kriminalisasi.

Dalam kasus itu, Polri, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang dipimpin Komjen Pol. Budi Waseso, menurut dia, terkesan arogan dalam melakukan upaya penangkapan beberapa anggota pimpinan KPK.

"Kami khawatir hal serupa akan terus terjadi pada kepemimpinan KPK baru mendatang," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan bahwa konsep penangkapan serupa juga terjadi pada beberapa komisioner Komisi Yudisial (KY) dalam tuduhan kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi.

Oleh sebab itu, dia berharap demi perbaikan di tubuh Polri, institusi tersebut bersedia membenahi diri dan tidak antikritik.

Sementara itu, Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu meminta Presiden RI Joko Widodo memenuhi janji yang tertuang dalam Program Nawacita serta mempertimbangkan ulang posisi Komjen Pol. Budi Waseso sebagai Kabareskrim.

(L007)