Pemkab bentuk Desk Pilkada jaga netralitas PNS

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membentuk desk pilkada untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada 2017, khususnya menjaga netralitas pegawai negeri sipil di wilayah itu.

Penjabat Bupati Kulon Progo Budi Antono di Kulon Progo, Rabu, mengatakan pihaknya melaksanakan Surat Edaran Bupati Kulon Progo tertanggal 18 Agustus tentang Netralitas PNS.

"Sebagai tindaklanjut surat edaran tersebut, kami telah melakukan koordinasi dengan bagian pemerintahan umum, Kesbangpol, dan Satpol PP secara cermat membentuk desk pilkada atau pos pilkada yang dipayungi Surat Putusan Mendagri dan kami menindaklanjutinya dengan surat putusan bupati," katanya.

Ia mengatakan rencananya desk pilkada ditetapkan dua hingga tiga hari mendatang dengan harapan yakni petugasnya mendata dan menginventarisasi masalah yang sedang atau akan terjadi selama pelaksanaan tahapan pilkada dalam rangka menjaga netralitas PNS.

"Kami juga akan melakukan kunjungan lapangan memantau langsung kesiapan masing-masing TPS sebanyak 937 titik. Peninjauan dilakukan secara acak," katanya.

Selain itu, kata Budi Antono, selama pelaksanaan pilkada akan ada posko-posko di Kodim 0731, Polres dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo.

Akan tetapi, pada prinsipnya desk pilkada merupakan posko induk yang membentuk KPU dan Panwaslu sebagai hal yang penting harus mendapat dukungan dari PNS.

"Ini semua untuk menjaga netralitas PNS," kata dia.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo mengajak aparatur sipil negara, TNI, dan Polri menjaga netralitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Februari 2017.

"Mari kita menjaga netralitas, jangan sampai hilang kepercayaan rakyat terhadap kita," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Kulon Progo Tamyus Rochman.

Ia juga mengajak anggota Panwascam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut dia, sikap dan tindakan pengawas pemilihan telah diikat dalam suatu tatanan etika yang berat.

"Sikap kita memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan kesuksesan Pilkada 2017. Untuk itu, mari kita saling bersinergi untuk bersama-sama saling membantu dalam melaksanakan tugas ini," katanya.

Tamyus juga mengatakan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat harus diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Momentum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo 2017 yang tinggal beberapa bulan lagi harus dijadikan sebagai salah satu spirit untuk lebih menghormati hak-hak dan kedaulatan rakyat.

"Harus kita jadikan sebagai salah satu spirit untuk lebih menghormati hak-hak dan kedaulatan rakyat, khususnya di Kabupaten Kulon Progo, yang kita banggakan ini. Setiap pemangku kepentingan saya harapkan untuk memperbaiki niat dalam menyongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017," kata Tamyus. 
KR-STR