Gorong-gorong ambles Bintaran Yogyakarta ditangani pekan depan

Yogyakarta, (Antara Jogja) - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta memastikan akan memperbaiki gorong-gorong ambles di Bintaran pada pekan depan, meskipun baru perbaikan yang bersifat sementara karena terbentur ketersediaan anggaran.

"Kerusakan gorong-gorong cukup berat sehingga membutuhkan dana perbaikan yang banyak. Karena sudah tidak ada dana yang bisa digunakan, perbaikan yang akan dilakukan sifatnya sementara agar kerusakan tidak meluas," kata Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta akan mencoba melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta untuk memperbaiki gorong-gorong yang rusak tersebut.

"Mungkin saja di BPBD masih ada dana yang bisa digunakan untuk perbaikan sehingga perbaikan bisa maksimal meskipun hanya sementara," katanya.

Agus menyebut, penanganan kerusakan gorong-gorong di Bintaran akan dilakukan dengan memasang beton di dinding gorong-gorong sekaligus memperlancar arus air agar tidak terhambat mengalir ke sungai.

"Perbaikan juga harus dilakukan secara hati-hati karena ada rumah warga di atas gorong-gorong yang rusak," katanya.

Sedangkan untuk perbaikan permanen, Agus mengatakan baru bisa dilakukan pada tahun anggaran 2017 dengan memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK). "Saat ini, kami sedang berkoordinasi agar bisa memperoleh dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dengan nilai sekitar Rp3,7 miliar," katanya.

Jika ada tambahan dana alokasi khusus, maka Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta bisa langsung melelangkan pekerjaan perbaikan gorong-gorong tersebut pada Desember sehingga pekerjaan fisik sudah bisa dilakukan pada triwulan pertama 2017.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Agus Winarto mengatakan, pemerintah baru sebatas menetapkan status siaga darurat sehingga belum bisa mengeluarkan dana tanggap darurat.

"Belum ada penetapan tanggap darurat sehingga pemerintah tidak bisa mengeluarkan dana tak terduga untuk menangani kerusakan seperti ini," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi berharap agar pemerintah bisa melakukan kajian untuk meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.

"Ini sebagai langkah antisipasi saja, apalagi perkiraan cuaca dalam beberapa pekan ke depan berpotensi terjadi cuaca ekstrim," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo mengatakan, pemerintah pada prinsipnya akan segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang rusak.

"Penanganan harus secepatnya dilakukan. Tetapi untuk menaikkan status menjadi tanggap darurat, perlu kajian terlebih dulu," katanya. ***4***

(E013)