"Dari pembahasan dengan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah disepakati bahwa dalam rancangan anggaran 2018 dibuka peluang bagi aliran kepercayaan untuk bisa mengakses bantuan dana," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Fokki Ardiyanto di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, jika peluang tersebut dapat direalisasikan maka untuk pertama kalinya aliran kepercayaan di Kota Yogyakarta dapat mengakses bantuan dana dari pemerintah karena sebelumnya bantuan hanya diberikan untuk mendukung kegiatann keagamaan.
"Bantuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta atau negara hadir untuk rakyat. Ini adalah bagian dari implementasi Program Nawacita Presiden Joko WIdodo," katanya.
Meskipun demikian, bantuan yang bisa diakses oleh penganut aliran kepercayaan tersebut terbatas pada jamuan makan dan minum untuk pelaksanaan kegiatan.
"Namun, ini tetap menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah dan perlu diapresiasi," kata Fokki.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Zenni Lingga mengatakan bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial melainkan belanja langsung.
"Penyelenggara kegiatan baik keagamaan atau aliran kepercayaan dapat mengakses bantuan ini dengan terlebih dulu mengajukan proposal ke pemerintah. Nanti, besaran bantuan yang akan diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," katanya.
Ia membenarkan jika bantuan tersebut hanya akan diberikan dalam bentuk jamuan makan dan minum dengan besaran bantuan sesuai standar harga barang dan jasa yang sudah ditetapkan pemerintah.
Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat akan bekerja sama dengan Kantor Kesatuan Bangsa untuk mengetahui jumlah aliran kepercayaan di Kota Yogyakarta.
"Total besaran bantuan yang akan dialokasikan belum dapat kami hitung. Kami membutuhkan data mengenai jumlah aliran kepercayaan yang ada di Yogyakarta," katanya.
Meskipun demikian, lanjut Zenni, diperkirakan ada sekitar 10 aliran kepercayaan di Kota Yogyakarta.
(U.E013)
