Pemkab Kulon Progo perbaharui data album kemiskinan

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memperbaharui data kemiskinan yang dituangkan dalam almbum kemiskinan yang ditargetkan selesai sebelum Maret 2018.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Dinas Sosial sudah melakukan verifikasi data kemiskinan absolut dengan mendatangi warga yang sudah jompo dan disabilitas.

"Miskin dikarenakan sebagian difabel dan sebagian karena jompo atau sudah tua. Kemiskinan ini termasuk absolut, yang artinya tidak bisa dinaikan status sosial ekonominya," kata Hasto.

Untuk itu, kata Hasto, pemkab akan mengkombinasikan dengan data kemiskinan yang masuk dalam binaan. Itu, bukan kemiskinan absolut karena mereka masih dapat diberdayakan secara ekonomi dengan berbagai pendampingan.

"Data ini diharapkan selesai pada Februari 2018, dan diserahkan ke provinsi dan pusat pada Maret 2018," katanya.

Terkait perbedaan data kemisinan antara hasil pendataan Bappeda dan BPS, menurut Hasto, harus dibuat satu data. Saat ini, pihaknya membuat peraturan bupati tentang satu data soal kemiskinan. Perbup satu data ini, pengurusnya akan segera dilantik pada akhir November dan langsung bekerja.

Tim satu data ini, ada tim pengepul data, forum data dan penyuguh data. Tim ini merupakan kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BPS Kulon Progo.

"Harapan saya, hasil pendataan kemiskinan menjadi data bersama. Hasilnya dapat digunakan sebagai landasan kebijakan daerah hingga pusat dalam percepatan pengentasan kemiskinan," kata Hasto.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kulon Progo Eko Pranyoto mengatakan DinsosP3A mendapat amanah dari Bupati Kulon Progo supaya bisa fokus dan berkonsentrasi menurunkan angka kemiskinan hingga lebih dari 1,5 persen.

Untuk itu, Dinsos P3A akan mengevaluasi mengapa program-program penanggulangan yang sebelumnya dilakukan, tidak memiliki daya ungkit yang besar dalam mengurangi jumlah warga miskin, termasuk kendala apa saja yang dihadapi.

Sejumlah program yang selama ini dilakukan antara lain pembagian bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

"Kami belum membuat formula percepatan penanggulangan kemiskinan. DinsosP3A baru akan membuat program baru atau menyempurnakan program yang sebelumnya sudah ada, agar lebih optimal mengurangi angka kemiskinan setelah ada evaluasi," katanya.

Selain itu, jajarannya akan menguatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama lintas sektor bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, mengenai program penanggulangan kemiskinan. Langkah ini dilakukan, mengingat sejauh ini program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, ternyata dilakukan oleh banyak OPD lainnya, bukan hanya DinsosP3A.

Eko mengatakan salah satu kendala lain pemberdayaan juga ada pada komponen penyandang status miskin absolut, atau masyarakat miskin yang sudah lanjut usia. Karena, sekalipun dilakukan program pemberdayaan, akan sulit mendapatkan hasil yang optimal.

"Kalau yang kami lihat dari laporan, ada tingkat kegagalan yang banyak dari program-program pemberdayaan. Peserta program mampu memproduksi, namun tidak dapat memasarkan produk yang mereka hasilkan itu, berarti perlu ada pembaruan pemasaran dan pendampingan," katanya.
KR-STR