Bantul berupaya wujudkan tata kelola pemerintahan baik

Bantul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu mengadakan seminar bertajuk `Bantul Menuju Good Governance` sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono saat membacakan sambutan Bupati Bantul pada pembukaan seminar itu mengatakan, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik tidak lepas dari prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utamanya.

"Pandangan itu akan dapat dipahami karena melalui pelaksanaan `good governance`, upaya penciptaan aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari tindakan tak terpuji serta berpihak pada kepentingan masyarakat diharapkan dapat diwujudkan secara nyata," katanya.

Ia mengatakan, sejalan dengan hal tersebut, Pemkab Bantul senantiasa berusaha mendorong dan memberikan perhatian khusus kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Bantul dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, lanjut dia, sersama segenap jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) senantiasa berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, dengan seluruh komponen yang ada menggerakkan potensi daerah yang dimiliki.

"Juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, kearifan lokal, pemerataan dan keadilan," katanya.

Ia mengatakan, terkait dengan seminar ini, pemda merasa bersyukur pada 10 November 2017 Bantul mendapat penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha, penghargaan tertinggi dari Presiden kepada kabupaten/kota atas kinerja tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

"Marilah seminar ini kita jadikan sebagai momentum membangun komitmen dan kebersamaan di antara kita, untuk mewujudkan Bantul sebagai kabupaten yang mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik di semua lini," katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dengan mempunyai terobosan-terobosan dan inovasi dalam memberikan pelayanan publik.

Sementara itu, sekretaris Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul Atmo Turidho selaku penyelenggara seminar mengatakan, seminar yang diikuti 60 peserta terdiri kepala OPD, camat, lurah, LSM dan tokoh masyarakat ini terselenggara atas kerja sama antara Inspektorat dengan Forpi Bantul.

"Tujuannya di antaranya adalah memberikan pengertian tentang `good governance`, menumbuhkan tentang `good governance`, mencari strategi menuju `good governance` dan mencegah perilaku korupsi di Bantul," katanya.
KR-HRI