RAPBD 2018 SLEMAN PRIORITASKAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

id RAPBD 2018 SLEMAN PRIORITASKAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

RAPBD 2018 SLEMAN PRIORITASKAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Ilustrasi (Advetorial Pemkab Sleman)


     Sleman, (Antara) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang ditunjukkan melalui penyediaan anggaran pada APBD Kabupaten Sleman 2018.
     "Secara garis besar, anggaran peningkatan pelayanan publik terbagi menjadi empat program prioritas," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya, Kamis.
     Menurut dia, empat program prioritas tersebut meliputi Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan, Kesehatan, Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Daerah serta Pengurangan Pengangguran.
     "Alokasi yang dianggarkan untuk keempat program prioritas pelayanan publik tersebut mencapai Rp1,416 triliun dari total belanja daerah diperhitungkan sebesar Rp2,599 triliun," katanya.
     Ia mengatakan, Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan
Anggaran dialokasikan sebesar Rp846,62 miliar. Adapun rincian penggunaannya antara lain, untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi 65.000 siswa sekolah dasar negeri (SDN), 28.500 siswa SD swasta, 6.500 siswa madrasah ibtidaiyah (MI), 24.500 siswa SMP negeri, 15.000 siswa SMP swasta, dan 9.000 siswa madrasah tsanawiyah (MTS).
     "Lalu untuk tunjangan guru tidak tetap (GTT)/ guru tetap yayasan (GTY)/pegawai tidak tetap (PTT)/pegawai tetap yayasan (PTY)/Pamong PAUD, tenaga honorer kategori 2, PTT PAUD sebanyak 8.289 orang dan tunjangan profesi guru bagi 4.126 guru pegawai ngeri sipil (PNS), serta 478 guru non-PNS. Kemudian dialokasikan untuk beasiswa siswa miskin SMA/SMK sebanyak 10.342 anak, beasiswa pendidikan dasar dan retrifal 3.300 siswa, pembangunan/rehab sekolah/ruang kelas 124 ruang," katanya.
     Kemudian untuk dana penanggulangan kemiskinan dijabarkan untuk bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 585 unit serta distribusi beras bagi warga miskin (raskin) bagi 66.534 penerima manfaat di 17 kecamatan.
     Sedangkan alokasi untuk kesehatan pada APBD Kabupaten Sleman 2018 sebesar Rp241,09 miliar. Adapun prioritasnya untuk mendukung pelayanan imunisasi bagi 14.139 bayi, pelayanan imunisasi 12.232 anak (balita), dan pelayanan imunisasi ibu hamil 15.488 orang.
     "Alokasi dana bidang kesehatan juga digunakan untuk program premi asuransi kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan miskin sebanyak 108.765 jiwa," katanya.
     Ada pula alokasi dana kesehatan bagi perangkat desa, keluarga perangkat desa, tenaga honorer, linmas/hansip, GTT, kader LKM/NKM, kader sosial, kader posyandu, kader KB/IMP, bayi baru lahir, serta kesehatan mandiri dengan jumlah sasaran 21.421 jiwa.
     "Selain itu, alokasi dana kesehatan juga diprioritaskan untuk mendukung sarana puskesmas dan jaringannya sebesar Rp7,7 miliar dan layanan dasar kesehatan masyarakat di RSUD Rp104 miliar," katanya.
     Harda mengatakan, untuk bidang Infrastruktur Daerah, Pemkab Sleman mengalokasikan dana hingga Rp322,32 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Meliputi perencanaan, peningkatan, rehab, dan pemeliharaan rutin jalan sejauh 544,3 kilometer, perencanaan, peningkatan, rehab, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong sebanyak 2.298 buah, pembangunan drainase di 22 lokasi, pemeliharaan rutin drainase sepanjang 10.000 meter, lalu perencanaan, rehab, dan pembangunan irigasi sebanyak 86 daerah irigasi.
     "Kemudian untuk pembangunan dan pemeliharaan embung dan penampung air sebanyak 44 buah, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah sebanyak 750 SR dan lima IPAL komunal. Selanjutnya jaringan air limbah terpusat di 14 padukuhan.
     "Kami juga mengalokasikan dana untuk konservasi sumber daya air serta pengendalian kerusakan sumber air dan ruang terbuka hijau sebanyak 98 SPAH. Juga penyediaan 2.220 biopori dan 30.000 tanaman," katanya.
     Ia mengatakan, bidang infrasktrutur juga meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, meliputi rehab 29 bangunan pasar dan pembangunan empat unit pasar.
     "Sedangkan untuk meningkatkan layanan air bersih bagi masyarakat, berupa pipa jaringan layanan air bersih sepanjang 3.000 meter dan infrastruktur hasil Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang tersebar di 17 kecamatan mencapai Rp29,95 miliar," katanya.
     Pada program Pengurangan Pengangguran, kata dia, dana yang dialokasikan untuk pengurangan pengangguran di 2018 sebesar Rp6,27 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) keterampilan bagi pencari kerja dan pemuda sebanyak 500 orang, peningkatan pengelolaan dan kerja sama desa wisata di 19 pedesaan, serta pelatihan di bidang pertanian untuk masyarakat sebanyak 231 kegiatan pelatihan.
     "Sedangkan pelatihan masyarakat di bidang industri dan perdagangan direncanakan sebanyak 50 kegiatan pelatihan," katanya.