Pernyataan Amien Rais soal Jokowi bohong tidak berdasar

id amien rais

Pernyataan Amien Rais soal Jokowi bohong tidak berdasar

Amien Rais (antaranews)

Jakarta (Antaranews Jogja) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, yang menuding Presiden Joko Widodo melakukan pembohongan, tidak berdasar.

        "Saya menilai bahwa sebagai politisi senior dan tokoh bangsa, tudingan Pak Amien Rais tidak berdasar, bahkan cenderung asal bunyi saja," ujar Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Danik Eka Rahmaningtiyas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

        Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebelumnya mengatakan agenda pembagian sertifikat tanah di daerah, yang dilakukan Presiden Jokowi, merupakan program pembohongan.

        Pernyataan itu disampaikan Amien Rais saat menjadi pembicara salah satu diskusi di Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (18/3).

        Danik kemudian mengatakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang 2015 hingga 2017 telah terjadi sebanyak 1.361 konflik agraria.

        "Merujuk pada data KPA itu, rakyat kecil akan rentan jadi korban tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti legal atas lahan yang dimiliki. Rakyat juga cenderung mudah kalah dalam sengketa lahan karena tidak punya 'bargaining position', khususnya apabila bersengketa dengan perusahaan besar," kata Danik.

        Terkait dengan persoalan itu, program pembagian sertifikat tanah menjadi sesuatu yang dibutuhkan rakyat.

        "Program ini sangat progresif. Tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi sebagai jaminan untuk mendapat akses modal dari perbankan," kata Danik.

        Melihat banyaknya manfaat program pembagian sertifikat tanah itu, ia berharap Amien Rais, yang juga dikenal sebagai tokoh reformasi nasional, ke depannya lebih arif dan bijak dalam menyampaikan kritiknya.

        "Perbedaan pandangan tentu diperlukan dalam mengoreksi dan memperkaya tawaran alternatif kebijakan pemerintah. Namun, tentunya pandangan tersebut perlu menjadi masukan yang konstruktif," kata Danik. 
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2024