Realisasi PMA di Kulon Progo Rp672,963 miliar

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Realisasi penanaman modal asing di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga triwulan pertama 2018 mencapai Rp672,953 miliar atau mengalami kenaikan Rp18,892 miliar dibandingkan 2017 sebesar Rp653,971 miliar.
     
"Kenaikan Rp18,892 miliar ini dikarenakan masuknya tiga investor baru," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo Agung Kurniawan di Kulon Progo, Kamis.
     
Ia mengatakan tiga investor baru, yakni PT Sang Khung Abadi, PT Khotis Jawa Indonesia dan PT Toto Jongko Abadi Jaya. Tiga investor baru semua berasal dari Korea Selatan, yang bergerak pada industri bulu mata palsu, khotis dan sarung tangan.
     
Menurut dia, perkembangan penanaman modal asing relatif stabil, meski ada yang masuk. Setiap tahun ada pertambahan investor baru. Pada 2013 hanya tiga investor asing, sekarang sudah tujuh investor.
     
Adapun besaran investasi dari 2013 sebesar Rp227,761 miliar, 2014 sebesar Rp272,057 miliar, 2015 sebesar Rp633,253 miliar, 2016 sebesar Rp635,620 miliar, 2017 sebesar Rp653,971 miliar, dan 2018 untuk tri wulan pertama sebesar Rp672,953 miliar.
     
"Investor asing yang masuk Kulon Progo, enam dari Korea Selatan dan satu dari Australia," katanya.
     
Agung mengatakan saat ini, mulai ada calon investor dari berbagai negara yang mulai melirik Kulon Progo karena ada pembangunan bandara di wilayah itu. Adapun investor asing yang melakukan "tracking" investasi berasal dari Amerika, Polandia dan Moskow.
   
"Promosi potensi investasi selalu kami lakukan, baik bergabung dengan lembaga promosi lain, seperti dari provinsi dan nasional. Sejauh ini, beberapa investor dari Amerika sudah tertarik dan berkunjung ke Kulon Progo, begitu juga dari Polandia dan Moskow. Kami berharap segera terealisasi," harap Agung.
     
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Sarkowi meminta pemkab menyediakan bank tanah supaya investasi di Kulon Progo cepat berkembang. Selama ini, masuknya investasi selalu terganjal harga tanah yang mahal, sehingga pemkab perlu mensikapi dengan menyediakan bank tanah.
     
"Kami berharap pemkab responsip terhadap kendala masuknya investasi," harap Sarkowi.