30.000 KPM Bantul belum dapat akses BPNT

Bantul  (Antaranews Jogja) -  Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan sekitar 30.000 keluarga penerima manfaat di daerah ini belum dapat mengakses bantuan pangan non-tunai yang disalurlkan sejak April 2018.
    
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Saryadi di Bantul, Sabtu mengatakan, syarat bagi KPM untuk dapat mengakses BPNT adalah membuka rekening di bank yang ditunjuk pemerintah.
    
"Jumlah KPM di Bantul sesuai kuota itu sebanyak 97.472 KPM, yang berhasil pembukaan rekening dan mendapatkan 'ATM' baru sekitar 66.500 KPM, yang sisanya sekitar 30.000 KPM masih gagal melakukan pembukaan rekening kolektif," katanya.
    
Menurut dia, gagalnya pembukaan rekening di bank untuk mendapat kartu yang digesekkan pada mesin EDC itu karena berbagai faktor, diantaranya data belum lengkap, misalnya nama ibu kandung tidak ada, NIK tidak ada atau alamat tidak jelas.
    
"Sekarang ini teman-teman pendamping bantuan sosial (bansos) pangan ini sedang proses melengkapi data sekitar 30.000 KPM yang datanya tidak lengkap itu, ini masih proses  berjalan," katanya.
    
Ia mengatakan, setelah pendamping melengkapi data KPM, kemudian melakukan entri data ke aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (siks-NG) untuk ditetapkan Kemsos dan dikirim ke bank BNI untuk dapatkan rekening.
    
"Jadi memang sampai penyaluran sampai bulan Juni ini maksimal baru dua per tiga untuk realisasi pencairan BPNT, kemudian yang 30.000 KPM itu belum bisa akses sampai bisa melakukan pembukaan rekening," katanya.
    
Menurut dia, bansos pangan pengganti beras sejahtera (rastra) tersebut sebesar Rp110 ribu per KPM per bulan, tetapi diwujudkan dalam bentuk pangan yaitu beras dan atau telur yang disalurkan setiap tanggal 25 tiap bulan.
    
"Mestinya jatah bulan sebelum diberikan (setelah rekening dibuka), karena kan tidak hilang, bantuan dari April sebelum melewati akhir tahun saya kira tidak hilang," katanya ketika ditanya apakah bantuan akan dirapel.