Kulon Progo wacanakan membangun pusat pemerintahan terpadu

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mewacanakan untuk membangun kawasan pusat pemerintahan terpadu di Margosari atau Giripeni dengan menggunakan dana kas Desa Palihan sebesar Rp200 miliar.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin, mengatakan, Desa Palihan mendapat ganti rugi tanah kas desa untuk relokasi warga terdampak pembangunan proyek Bandara Internasional Yogyakarta sebesar Rp200 miliar.

"Dari pada anggarannya tidak dimanfaatkan, lebih baik digunakan untuk membeli tanah dan membangun kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo terpadu. Nanti, kami sewa ke pemerintah desa," kata Hasto.

Ia mengatakan Desa Palihan mendapat untung, Pemkab Kulon Progo membangun kawasan pusat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga tanpa mengandalkan dana dari pusat dan mengganggu APBD kabupaten.

"Kami masih melalukan komunikasi dengan Pemdes Palihan. Kami mohon dukungan dari legislatif," harapnya.

Hasto mengatakan dua tempat yang diusulkan, yakni Desa Margosari (Pengasih) dan Desa Giripeni (Wates). Ia merencanakan area persawahan Giripeni dibangun jalan dengan lebar jalan 14 meter, sehingga di atas bukit ada pusat pemerintahan, sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, begitu juga di Kalipetir, Margosari, Pengasih.

"Kalau publik ramah, akan kami laksanakan percepatan pembangunan. Kalau tidak ramah, kami pindah. Kami mentargetkan lima tahun ke depan, Kulon Progo memiliki kota baru," katanya

Selain itu, kata Hasto, pihaknya memiliki pekerjaan rumah memindah pasar di samping perlintasan kereta sebelah barat. "Pada awal 2019, Kota Wates sudah harus tertata dengan baik," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mendukung rencana pembangunan kawasan pusat pemerintahan terpadu di luar Kota Wates. Ke depan, Kulon Progo menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga perlu disiapkan dari sekarang.

"Pembangunan kawasan pusat pemerintahan terpadu di luar Kota Wates dan pengembangan Kota Wates adalah keniscayaan. Cepat atau lambat harus ada pembenahan Kota Wates dan pengembangunan pusat pemerintahan terpadu," katanya.

Ponimin mengatakan kawasan pusat pemerintahan terpadu di luar Kota Wates akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan. Untuk itu, ia juga berharap masyarakat menjual tanah dengan harga kewajaran.

"Kawasan pusat pemerintahan terpadu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat karena muncul toko-toko, warung makan, dan pusat perbelanjaan. Kami mendorong percepatan program tersebut," katanya.



(KR-STR) 06-08-2018 18:15:19