Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Bupati Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Badingah meminta Aparatur Sipil Negara di wilayah ini menjaga netralitas dalam Pemilu 2019 mendatang.
"Kami meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan ASN ikut berpolitik. ASN harus netral, tidak boleh ikut kampanye," kata Badingah di Gunung Kidul, Kamis.
Dia mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membantu pemerintah mengawasi ASN selama kampanye.
"Kami berharap kepada masyarakat jika menemukan ASN yang berpolitik untuk melaporkan. Foto saja nanti dikirim ke kami," katanya.
Badingah mengatakan jika nantinya ditemukan ASN tidak netral maka akan memberikan teguran tertulis sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Nanti akan ditegur sesuai dengan tingkat kesalahannya," katanya.
Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Bawaslu Gunung Kidul Sudarmanto mengatakan netralitas tersebut dilakukan tidak hanya pada ASN, namun juga perangkat desa, TNI, Polri dalam proses Pemilu ini juga bekerja sama dengan instansi terkait.
"Bawaslu akan melakukan proses penanganan pelanggaran apabila ada laporan maupun temuan tentang indikasi pelanggaran netralitas," katanya.
Dia mengatakan akan melakukan sosialisasi kepada instansi untuk menjaga netralitas. "Kalau ASN ke komisi ASN, PNS ke BKPPD, TNI ke lembaga etik TNI dan kalau Polri ke polisi," katanya.
Berita Lainnya
Bawaslu Sleman awasi ketat netralitas ASN pada Pilkada 2024
Kamis, 25 April 2024 12:33 Wib
Kapolda DIY berikan penghargaan kepada 10 personel dan ASN berprestasi
Rabu, 24 April 2024 18:08 Wib
Pj Wali Kota Yogyakarta tak temukan ASN bolos kerja pascalebaran
Rabu, 17 April 2024 17:37 Wib
Yogyakarta skrining kesehatan seluruh ASN pascalebaran
Rabu, 17 April 2024 14:58 Wib
Gunungkidul beri sanksi ASN tak masuk kerja usai libur Lebaran
Selasa, 16 April 2024 19:59 Wib
Pemkab Sleman melakukan penyesuaian sistem kerja ASN pascacuti bersama
Senin, 15 April 2024 15:20 Wib
Penerapan WFH-WFO ASN kebijakan responsif, beber pengamat
Minggu, 14 April 2024 17:27 Wib
Kurangi penumpukan arus balik, kebijakan WFH-WFO ASN
Sabtu, 13 April 2024 16:56 Wib