"Jumlah tersebut adalah 39 persen dari 80 persen pagu pengadaan Kementerian PUPR," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa.
Menteri Basuki menekankan bahwa lelang dini tersebut dimaksudkan mulai lebih awal, penganggaran dilakukan secara efektif dan efisien, mengacu pada nilai uang (value for money), pelelangan dilakukan secara adil, tidak diskrimatif dan bersaing.
Kemudian, lanjut Basuki, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) harus kredibel/profesional, dapat dipercaya, cepat, dan jangan takut melangkah.
"Keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini 2019. ULP/Pokja harus bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar," katanya.
Basuki menyebut, pada 2019, dari Rp110,7 triliun, sebesar 84,6 persen atau senilai Rp75,73 triliun merupakan belanja modal dan sekitar 16,2 persen belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal.
Oleh karena itu, Basuki mengingatkan kepada para pejabat tinggi madya, kepala balai/balai besar, dan pejabat pratama, untuk menjauhi praktik koruptif, kolusi, dan nepotisme.
"Pada rapat terbatas kabinet sudah disepakati bahwa praktik-praktik proyek yang di-ijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi," katanya.
Paket lelang dini tersebut terdiri dari empat paket di Sekretariat Jenderal, 66 paket di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), 3.446 paket di Ditjen Bina Marga, 84 paket di Ditjen Cipta Karya, 314 paket di Ditjen Penyediaan Perumahan, 5 paket di Ditjen Pembiayaan Perumahan, dan tujuh paket di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Basuki juga menambahkan bahwa pada 2019, pihaknya fokus pada penyelesaian tugas, termasuk tugas khusus penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana di NTB dan Sulawesi Tengah, pembangunan pasar dan sarana pendidikan.
