Keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan pada tahun 2018, anggaran yang dibelanjakan Rp114,33 triliun dengan progress penyerapan sebesar Rp72,56 triliun atau 63,46 persen dan progress fisik mencapai 80 persen.
Progres fisik yang lebih besar dari penyerapan keuangan merupakan kewajaran, salah satunya adanya ketentuan jaminan pemeliharaan setelah proyek selesai.
Pada akhir tahun 2018, Basuki menargetkan bisa mencapai 90-93 persen, di mana penyerapan anggaran bukan tujuan tetapi sebagai salah satu indikator kinerja.
"Belanja infrastruktur juga akan mendistribusikan uang ke daerah. Untuk itu, realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian PUPR Tahun 2018 di Jakarta, Senin (5/11).
