Bantul (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat kerugian dari kerusakan infrastruktur dan materiil masyarakat akibat banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu mencapai sebesar Rp106 miliar.
"Total kerugian infrastruktur dan masyarakat digabung dengan Dinas PU (Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman) kurang lebih hampir Rp106 miliar," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Kamis.
Menurut dia, kerusakan infrastruktur karena banjir dan tanah longsor pada Minggu (17/3) itu terjadi di beberapa jembatan, akses jalan dan tanggul sungai, sementara kerugian yang dialami masyarakat berupa kehilangan harta benda dan kerusakan rumah.
Namun demikian, kata dia, taksiran kerugian yang dihimpun BPBD dan Dinas PUPKP Bantul itu belum termasuk infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun Pemda DIY, sebab penanganannya ada yang langsung dari pusat maupun provinsi.
"Itu belum (kerusakan) talud di Sungai Opak-Oya, karena menjadi urusan Balai Besar Wilayah Sungai Opak (BBWSO), jadi ada tiga kewenangan, yang ditangani kabupaten, provinsi dan pusat. Dan yang Rp106 miliar itu yang ditangani Bantul," katanya.
Dwi mengatakan, terkait dengan kerusakan rumah, semuanya disebabkan karena tertimpa material tanah longsor, namun kalau rumah yang terdampak banjir tidak rusak, hanya saja sebagian harta benda rusak maupun hanyut terbawa arus banjir.
"Kalau rumah rusak berat sekitar 10 rumah, yang rusak sedang juga ada 10 rumah. Sebagian besar ada di Imogiri, Dlingo karena terdampak longsor dan ada juga rumah yang roboh. Paling banyak kerugian di sektor material dari peralatan rumah tangga," katanya.
Dia mengatakan, terhadap korban bencana alam tersebut, pemerintah daerah akan mengupayakan memberikan bantuan stimulan untuk meringankan beban korban dengan memperhatikan skala prioritas, terutama yang rumahnya rusak agar bisa ditinggali.
"Bukan ganti rugi, istilahnya bantuan stimulan pemerintah untuk pemulihan, nilainya tergantung tingkat kerusakannya dan bentuknya bukan uang tapi bahan bangunan, kita tidak akan pernah memberi uang, tapi barang supaya bisa dimanfaatkan," katanya.
Berita Lainnya
Program Padat Karya di Bantul diproyeksikan serap 8.000 tenaga kerja
Jumat, 26 April 2024 11:40 Wib
Bawaslu Bantul mengawasi pembentukan anggota PPK untuk Pilkada 2024
Kamis, 25 April 2024 18:12 Wib
KPU Bantul buka pendaftaran PPK Pilkada 2024
Kamis, 25 April 2024 13:18 Wib
Bupati Bantul sebut otonomi daerah untuk kesejahteraan dan demokrasi
Kamis, 25 April 2024 13:16 Wib
Pemkab Bantul serahkan sertifikat hasil konsolidasi tanah kepada warga
Rabu, 24 April 2024 18:51 Wib
Usaha lansia pengrajin tas rajut di Bantul, DIY, peroleh bantuan
Rabu, 24 April 2024 5:23 Wib
Bawaslu Bantul melakukan pembentukan panwascam untuk Pilkada 2024
Selasa, 23 April 2024 19:12 Wib
Bantul mulai sosialisasikan padat karya anggaran BKK bagi kelompok pekerja
Selasa, 23 April 2024 16:28 Wib