Kondisi Pos Indonesia dipastikan sehat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara memastikan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) adalah BUMN yang sehat dan telah melakukan transformasi yang meliputi semua aspek baik bisnis, anak usaha, SDM, dan keuangan.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno Kementerian BUMN, di Jakarta, Senin mengatakan terus mendorong upaya-upaya yang dilakukan Pos Indonesia dalam mentransformasikan usaha mengikuti perubahan lingkungan usaha yang cepat.

Kementerian BUMN juga mengawasi dengan saksama perkembangan Pos Indonesia agar tetap berkarya dan menjalankan fungsinya.

"Kami memastikan bahwa Pos Indonesia masih terus berkarya, hak-hak karyawan dipenuhi. Pos Indonesia adalah perusahaan yang sehat dan melakukan transformasi untuk menjadi BUMN yang lebih kuat dan terus melayani masyarakat hingga ke seluruh pelosok Tanah Air," ujar Harry.

Sebelumnya, Pos Indonesia diisukan sedang dalam posisi krisis keuangan yang ditengarai akan mengalami kebangkrutan seperti diberitakan di sejumlah media online yang akhirnya merebak di media sosial.

Namun, Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono langsung membantah sekaligus menyebutkan berita-berita tersebut tidak benar.

Gilarsi mengklarifikasi isu tersebut diawali dari pernyataan DPR RI Ibu Rieke Dyah Pitaloka, yang meminta perlunya perhatian Pemerintah terhadap kondisi Pos Indonesia.

"Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Rieke Dyah Pitaloka, sebagai wujud pembelaannya kepada Pos Indonesia karena memang diperlukan keterlibatan pemerintah untuk melakukan proses penyehatan Pos Indonesia yang sudah lama tertunda," ujarnya.

Namun, tambah Gilarsi, beberapa poin dalam pemberitaan media itu tidak benar, seperti pinjaman bank untuk membayar gaji karyawan.

"Benar perusahaan perlu modal kerja untuk mendanai operasi, mendanai tagihan. Modal kerja dipinjam dari bank, namun tidak untuk tujuan membayar gaji karyawan," katanya.

Ia menjelaskan, bahwa perputaran uang di Pos Indonesia per bulan rata-rata sekitar Rp20 triliun (karena pos punya jasa keuangan). Pos juga mendapat rating A- dari lembaga pemeringkat nasional terkemuka Pefindo.

Menurutnya, perusahaan berupaya dalam menghadapi disrupsi itu tidak unik dan wajar saja. Untuk menjawab disrupsi yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir ini Pos Indonesia sedang melakukan tranformasi bisnis meliputi semua aspek bisnis, SDM, penguatan anak usaha, pengembangan produk baru, dan lain-lain.

Dengan begitu Gilarsi membantah pernyataan yang menyebutkan Pos Indonesia bangkrut atau pailit. "Ini jelas pendiskreditan tanpa data," ujarnya.

Ia juga meminta semua pihak untuk memperhatikan fakta bahwa kondisi perusahaan tidak ada masalah, antara lain bahwa rating korporasi Pos Indonesia adalah A-, rating surat utang jangka menengah A-, hutang lancar, hak karyawan tidak tertunda, kenaikan gaji karena penyesuaian biaya hidup terus diterapkan.

Selanjutnya, semua aset dalam kendali penuh dan tidak ada yang diagunkan, pendapatan yang bersumber dari APBN, PSO, fee distribusi meterai, fee penerimaan setoran pajak, jasa kurir surat dinas mencapai rata-rata sekitarRp800 miliar per tahun.

Pos Indonesia masih bisa memberikan layanan Pos Universal enam hari per pekan, Postal Services di luar negeri hanya melayani layanan pos universal tinggal 4-5 hari per minggu, tidak ada PHK karena restrukturisasi, BPJS, iuran pensiun dibayar lancar tidak ada tunggakan sama sekali.