Yogyakarta (ANTARA) - Bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta untuk membantu warga miskin terdampak pandemi COVID-19 akan diantar langsung sampai ke rumah penerima melalui petugas kantor pos.
“Kami bekerja sama dengan kantor pos. Jadi, BLT dari Pemerintah Kota Yogyakarta akan diantar langsung oleh petugas kantor pos pada pekan ini,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi usai menyerahkan secara simbolis paket bantuan langsung tunai ke warga terdampak di Yogyakarta, Selasa.
Paket BLT diberikan dalam satu tahap sekaligus untuk tiga bulan, April hingga Juni, dengan total bantuan Rp1,8 juta per penerima.
Saat menyerahkan bantuan, Heroe pun berpesan kepada penerima bahwa BLT hanya diserahkan satu kali sehingga diharapkan penerima bisa bijak dalam membelanjakan uang tersebut.
“Sangat disarankan agar bantuan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang paling utama terlebih dulu, misalnya kebutuhan pangan. Tidak dihabiskan dalam sekali waktu,” katanya.
Pemberian bantuan dalam satu paket sekaligus tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. “Misalnya untuk dibelanjakan ke warung-warung terdekat dari tempat tinggal warga,” katanya.
BLT tersebut rencananya akan diberikan untuk 13.814 penerima yang terdiri dari 5.438 KK dari data warga miskin yang masuk dalam program keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) Kota Yogyakarta dan 8.331 KK dari warga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang belum menerima bantuan apapun.
“Untuk tahap pertama ini, dicairkan BLT untuk warga miskin dari KSJPS dulu, baru pekan depan dari DTKS yang belum memperoleh bantuan apapun karena data dari DTKS masih perlu verifikasi untuk memastikan tidak ada bantuan ganda,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Agus Sudrajat mengatakan proses verifikasi untuk data DTKS yang akan memperoleh BLT dari APBD Kota Yogyakarta dilakukan terhadap beberapa aspek, di antaranya pekerjaan sebelum dan sesudah pandemi, bagaimana pendapatan mereka, akses terhadap kebutuhan pokok dan kemampuan membeli kebutuhan pokok.
“Pendekatan yang kami gunakan adalah parameter untuk pendataan KSJPS. Harapannya bantuan tepat sasaran dan tepat manfaat karena bantuan tidak boleh dobel,” katanya.
Agus menambahkan dari data DTKS yang sedang diverifikasi terdapat sebanyak 1.005 KK yang sempat masuk KSJPS tahun lalu namun tidak lagi masuk dalam KSJPS tahun ini.
“Makanya, perlu verifikasi lagi bagaimana kondisi mereka saat ini,” katanya.
Ia menambahkan BLT tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tetapi penyalurannya tetap harus mempertimbangkan berbagai hal yaitu fakta atau kondisi penerima yang sebenarnya, legalitas yaitu berupa data warga miskin dan kemampuan anggaran.
Salah satu penerima BLT Ismubingah mengaku sangat bersyukur memperoleh bantuan dari pemerintah karena bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Biasanya saya membantu mengasuh anak di Sorowajan, tetapi sudah dihentikan sejak dua bulan lalu jadi tidak memiliki penghasilan,” katanya yang tinggal seorang diri di rumahnya di Kelurahan Muja Muju.
Sedangkan Lasono yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir mengaku tidak menyangka jika akan mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.
“Bantuan ini sangat berarti, apalagi dalam kondisi seperti saat ini,” katanya.
