Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus memaksimalkan penggunaan APBN dalam rangka memberikan respons terhadap dampak pandemi COVID-19 secara adaptif dan tepat waktu.
"Kita terus akan menggunakan instrumen fiskal APBN untuk bisa merespons secara adaptif dan tepat waktu,” katanya dalam acara Spectaxcular di Jakarta, Jumat.
Sri Mulyani menuturkan hal itu harus dilakukan mengingat dampak pandemi ini sudah sangat mengancam bagi lebih dari 210 negara di dunia termasuk Indonesia.
Ia menjelaskan seluruh kegiatan masyarakat mulai dari ekonomi, sosial, bahkan di bidang kesehatan telah berubah sangat drastis dan nyaris terhenti sehingga terjadi kontraksi yang sangat dalam.
"Ekonomi-ekonomi dunia pada kuartal kedua sebagian besar mengalami kontraksi sangat dalam. Oleh karena itu, keseluruhan proyeksi ekonomi juga akan menurun," ujarnya.
Ia mengatakan Indonesia yang turut mengalami kontraksi ekonomi mencapai 5,32 persen pada kuartal II juga terus mempersiapkan tindakan dan kebijakan untuk memperbaikinya.
"Dalam menghadapi suasana tantangan kesehatan yang berakibat pada kondisi sosial serta ekonomi, maka pemerintah harus segera melakukan tindakan-tindakan," tegasnya.
Ia menyebutkan salah satu tindakan pemerintah adalah mengalokasikan sebagian dana APBN sebesar Rp695,2 triliun ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Total anggaran itu terdiri atas kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp106,11 triliun.
Sri Mulyani menegaskan melalui anggaran PEN harus menghasilkan ouput perbaikan seperti meminimalkan kontraksi ekonomi, pemberian bantuan, serta menyelamatkan masyarakat dari ancaman krisis kesehatan.
"Karena, dalam situasi yang sulit ini justru instrumen APBN itu menjadi andalan yang luar biasa penting," ujarnya.
Berita Lainnya
Indonesia-EU Commissioner jajaki kerja sama transisi energi
Senin, 22 April 2024 17:51 Wib
Kemenkeu memfasilitasi ruang fiskal program makan siang gratis
Jumat, 5 April 2024 20:15 Wib
Menkeu di MK: Bukan biayai bansos, pemblokiran anggaran
Jumat, 5 April 2024 17:21 Wib
Sri Mulyani di MK: Bantuan kemasyarakatan presiden bukan dari perlinsos
Jumat, 5 April 2024 15:27 Wib
Menkeu Sri Mulyani percayai forum di MK menjadi cara merawat nalar publik
Jumat, 5 April 2024 10:22 Wib
Realisasi anggaran pemilu 2024 tembus Rp23,1 triliun, ungkap Menkeu
Selasa, 26 Maret 2024 7:08 Wib
Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:44 Wib
Menkeu laporkan fraud debitur LPEI kepada Kejagung
Senin, 18 Maret 2024 12:26 Wib