Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta kepada pihak Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku penyelenggara MotoGP Indonesia untuk mengkomunikasikan status Mandalika yang masuk cadangan dalam kalender provisional atau kalender sementara MotoGP 2021.
“Kami hanya dapat laporan dari Mandalika kalau mereka bersyukur sudah muncul timeline-nya. Tapi saya mohon juga nanti laporan kepada yang paling utama kantornya Pak Luhut (Kemenko Kemaritiman dan Investasi) kemudian tempatnya Pak Wishnutama (Kemenparekraf) karena leading sector-nya bukan Kemenpora,” kata Sesmenpora Gatot S Dewa Broto saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.
Menurut jadwal sementara yang dirilis Dorna Sports, akan ada 20 seri balapan dalam kalender sementara MotoGP 2021, dan MotoGP Mandalika masuk daftar reserve venue bersama tiga sirkuit lain.
Di sisi lain, MGPA mengklaim bahwa status reserve itu bermakna reserve date sehingga Indonesia diberikan perlakuan khusus untuk menentukan waktu balapan di MotoGP 2021.
Oleh karena itu, Gatot juga meminta kepada MGPA untuk memastikan terkait status Mandalika di MotoGP 2021. Apalagi berdasarkan catatan Dorna, Sirkuit Mandalika masih harus membutuhkan homologasi oleh FIM.
“Sambil dijelaskan konotasi cadangan itu real-nya seperti apa. Kalau kata pihak Mandalika mereka mengatakan boleh memilih waktu. Tapi kalau memang itu betul, ya kita senang,” tuturnya.
“Tapi sejauh ini kan yang harus kita pegang omongannya Dorna kan,” tambah dia.
Selain memastikan makna status cadangan, Gatot juga meminta agar MGPA bisa memberikan perbandingan apakah kejadian serupa berupa “perlakuan khusus” menentukan waktu dalam menggelar balapan pernah terjadi sebelumnya.
“Syukur kalau ada komparasi, dulu pernah tidak ada kejadian seperti itu,” pungkas dia.
Sebelumnya, MGPA memberikan pernyataan bahwa Indonesia diberikan perlakuan khusus di mana Indonesia bisa menentukan sendiri waktu penyelenggaraan MotoGP 2021.
“Reserve date memang tidak umum, hanya negara tertentu yang bisa mendapat perlakuan khusus ini. Situasi dunia akibat pandemi COVID-19 masih belum bisa diprediksi enam bulan ke depan,”
“Dengan adanya reserve date, Indonesia akan memiliki waktu yang fleksibel untuk melihat apakah tanggal tersebut nantinya akan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada,” demikian pernyataan MGPA dalam rilisnya.
