DPRD minta Pemkab Kulon Progo evaluasi program JPS kemiskinan

Kulon Progo (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati meminta pemerintah setempat mengevaluasi kembali program jaringan pengamanan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah ini yang masih capai 18,38 persen.

Akhid Nuryati di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan upaya Pemkab Kulon Progo dan DPRD Kulon Progo dalam rangka pengentasan kemiskinan sangat luar biasa.

"Angka kemiskinan sulit ditekan karena survei Badan Pusat Statistik untuk mengukur angka kemiskinan itu tidak selaras dengan masyarakat Kulon Progo. Yang disurvei adalah tingkat konsumsi dan kebutuhan kalori, dan mental miskin," kata Akhid menyikapi tingginya angka kemiskinan di HUT Ke-71 Kabupaten Kulon Progo sebagai ajang introspeksi diri.

Untuk itu, lanjut Akhid mengatakan saat ini harus ditingkatkan lagi tingkat kepekaan dengan sekeliling. Pemkab Kulon Progo selama tiga tahun berturut-turut melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Sebagai ajang introspeksi HUT Ke-71 Kabupaten Kulon Progo, hal yang paling penting adalah pendidikan karakter diselipkan di situ.

Kepekaan tata kelola pemerintahan agar jiwa nasionalisme bertambah, dan pengabdian, serta kinerja berlandaskan memperjuangkan bangsa dan negara seperti pahlawan terdahulu sangat perlu.

"Untuk itu, program penanggulangan kemiskinan saat ini sebenarnya harus disikapi bersama-sama introspeksi diri untuk melihat program apa yang tepat untuk pengentasan kemiskinan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinsos-P3A Kulon Progo Irianto mengatakan program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) di Kulon Progo lebih banyak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBD dan BPNT APBN.

'BPNT APBN sudah 98,75 persen tersalurkan. Kemudian BPNT APBD dari 4.400 hampir 99 persen tersalurkan, sehingga dapat memberikan bantuan kepada warga untuk memenuhi kebutuhan pokok," katanya.