Pejabat di Sleman diminta segera selesaikan laporan harta kekayaan

Sleman (ANTARA) - Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Kustini Sri Purnomo meminta pejabat aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Sleman untuk segera menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) 2022.

"Jika ada ASN yang belum menyerahkan LHKPN, maka tambahan penghasilan pegawai (TPP) bisa dipotong," kata Kustini di Sleman, Senin.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan setelah ada laporan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman tentang 30 pejabat pemerintah yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Baca juga: Mahfud MD: Diselidiki LHKPN ayah Mario Dandy

"Saya sudah koordinasi dan sampaikan ke BKPP dan Inspektorat untuk turun tangan mengingatkan bagi yang belum membuat LHKPN)," katanya.

Ia mengatakan, pejabat di lingkungan di Pemkab Sleman diharapkan memiliki kepatuhan terhadap aturan dan kesadaran moral sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab dalam bentuk LHKPN dengan sejujur-jujur-nya, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Laporan ini sebagai bentuk tranparansi dan tanggung jawab sebagai pejabat negara. Jangan sampai terlambat apalagi sampai tidak melaporkan," tuturnya.

Kustini juga memastikan akan ada pemberian sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya hingga batas waktu yang ditentukan.

"Sanksi itu pasti ada dan sudah diatur dalam PP. Kalau terlambat lapor, TPP-nya bisa dipotong," ucapnya.

Ia mengatakan, selama ini pejabat di lingkungan Pemerintahan Sleman selalu tertib dalam kewajiban-nya melaporkan LKHPN. Maka dari itu, pihaknya mendorong agar jangan sampai ada pejabat yang tidak melakukan kewajiban-nya melaporkan harta kekayaannya.

"Selama ini setahu saya pejabat di Sleman selalu tertib. Mungkin hanya waktunya yang tidak bisa bareng. Maka saya mendorong bagi pejabat eselon II dan III ayo segera diselesaikan laporannya," ujarnya berharap.

Bupati Sleman juga mengingatkan pejabat di lingkungan Pemkab Sleman untuk tidak memamerkan kekayaan di tengah masyarakat. Karena pejabat yang memamerkan kekayaan itu bisa melukai hati masyarakat dan merupakan perbuatan yang tidak pantas.

"Sebisa mungkin jangan sampai pamer-pamer. Itu tidak baik. Lebih baik harta yang berlebih itu diberikan untuk sedekah secara langsung atau bisa lewat Baznas," katanya menegaskan.