Serikat dosen tak boleh sekadar wacana

Pengamat budaya yang juga akademisi Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana Bekasi, Abdullah Sumrahadi menegaskan bahwa serikat dosen tidak boleh hanya sekadar menjadi wacana saja.

"Diskusi panjang kita ini semoga tidak hanya berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi aksi nyata terbentuk menjadi wadah serikat dosen Indonesia yang berkemajuan dan berkeadilan," kata Abdullah pada diskusi tentang serikat dosen yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Ia juga mengatakan bahwa komponen gaji yang diberikan kepada dosen harus lebih besar ketimbang tunjangan.

"Pekerja kampus yang diidolakan itu kalau menjabat, karena kalau menjabat ada tunjangan-tunjangan yang bisa didapatkan, ini menyebabkan politik di level negara jadi turun di kampus," katanya.

Selain itu, Abdullah juga mengritik sistem penerbitan publikasi dosen yang harus memenuhi standar Scopus, yakni basis data jurnal milik Belanda yang dinilainya cukup menyulitkan.

"Misalnya dosen berkinerja tinggi harus punya publikasi Q1, kalau tidak masuk situ maka ada ancaman dari negara, maka fungsi serikat dosen ini harus mampu memberikan suara yang berbeda, bahwa kinerja dosen dalam bentuk Tri Dharma dari riset, tidak hanya dari Scopus, tetapi juga dari pengetahuan yang secara gratis (free knowledge) disebarkan di berbagai macam kanal," katanya menegaskan.

Selain itu, ia juga membahas mengenai jaminan ketenagakerjaan dosen atau Employment Provident Fund di Indonesia yang masih rendah.

"Kalau mau BPJS Ketenagakerjaan yang Return of Investment-(ROI)nya tinggi, maka gaji harus besar. Kalau dosen dengan gaji Rp1-3 juta, tentu nanti di masa pensiun akan berat. Dosen pekerjaannya sudah berat, stres levelnya tinggi, belum lagi ada iuran tambahan yang harus dikeluarkan tiap bulan,"  katanya.

Ia juga membandingkan dengan sistem dosen di luar negeri yang sudah mengarah kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.