Perangkat kelurahan se-DIY siap deklarasikan pesta demokrasi damai

Yogyakarta (ANTARA) - Sebanyak 7.000 orang terdiri atas lurah dan perangkat kelurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar deklarasi pesta demokrasi damai di Monumen Jogja Kembali, Kabupaten Sleman, Sabtu (28/10).

Sekretaris Jenderal Paguyuban Lurah dan Pamong Kelurahan DIY Nayantaka, Suhadi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat, mengatakan pada prinsipnya kegiatan tersebut merupakan deklarasi seluruh masyarakat DIY untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu 2024.

"Nantinya akan ada kesepakatan bersama tentang saling menghormati perbedaan dan mengedepankan kepentingan umum, memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat sebagai keluarga besar NKRI," ujar Suhadi.

Kegiatan yang dikemas dalam "Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi" itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bakal menyampaikan "Sapa Aruh" terkait Pemilu 2024.

Menurut Suhadi, para lurah dan pamong kelurahan di DIY meminta arahan kepada Sultan HB X agar mereka benar-benar bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan saat pemilu.

Pesta demokrasi di Indonesia, menurut dia, masih memiliki potensi benturan, friksi di masyarakat akibat perbedaan pandangan politik, dan munculnya politik identitas yang bisa memecah belah bangsa.

"Pesta ya pesta tapi jangan kelewat batas, apalagi sampai mencederai sosial kemanusiaan. Jadi ikrar deklarasi ini diharapkan membuat pemilu bisa dilaksanakan dengan lebih baik," tutur Suhadi.

Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono menjelaskan dalam "Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi", para lurah, pamong kelurahan dan masyarakat yang hadir akan bersama-sama mendengarkan "Sapa Aruh" atau wejangan dan arahan dari Sri Sultan HB X.

"Salah satu arahan beliau nantinya soal Pemilu 2024, di mana pesta demokrasi ini nantinya harus berjalan aman dan damai di DIY," ujar Beny.

Penyelenggara pemerintahan seperti lurah dan pamong kelurahan, kata Beny, sudah memiliki aturan terkait netralitas Pemilu 2024 sehingga akan ada sanksi baik berat, sedang maupun ringan jika melanggar.

"Termasuk semua pegawai pemerintah yang dibiayai APBD. Tentu harus netral karena di OPD masing-masing mereka wajib membuat pakta integritas," kata Beny.