PGRI tetap solid di tengah diterpa isu perpecahan

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof. Dr. Unifah Rosyidi menegaskan bahwa organisasinya tetap solid di tengah isu perpecahan, dimana ada segelintir oknum yang mengaku sebagai Pengurus Besar PGRI hasil Kongres Luar Biasa ilegal.

"Sebanyak 34 pengurus PGRI provinsi dan 514 pengurus PGRI kabupaten/kota masih solid dan tidak pernah terpecah. Kami juga tidak akan gentar dalam menghadapi ulah segelintir oknum tersebut," ujar Unifah dalam konferensi pers di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa.

Unifah mengakui adanya manuver segelintir oknum pengurus PGRI yang ingin memprovokasi dan memecah belah organisasi PGRI, namun ia menegaskan bahwa telah diberhentikan sejak Oktober 2023 dan telah dibekukan kepengurusannya pada November 2023.

"Oknum tersebut mengklaim bahwa kepengurusan mereka legal dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU 0001568.AH.01.08 tahun 2023, padahal sesungguhnya apa yang mereka klaim itu hanya sepihak," katanya.

Ia menekankan bahwa surat keputusan tersebut tidak berdasar, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena saat ini perubahan kepengurusan PB PGRI tetap sah dan legal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0001597.AH.01.08 tahun 2023 tanggal 20 November 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia.

Sementara itu, Anggota Tim Kuasa Hukum PB PGRI Maharani Siti Shopia mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya hukum dalam merespons ulah para oknum yang mengatasnamakan PB PGRI hasil keputusan luar biasa tersebut.
 

"Tim Kuasa Hukum PB PGRI menilai adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan segelintir oknum, dan telah merusak muruah PGRI, serta mengganggu soliditas PGRI sebagai organisasi guru tertua dan terbesar di Indonesia," kata Maharani.