Duta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rieke Diah Pitaloka menyerahkan surat pencatatan ciptaan 20 kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI kepada ANRI.
"Arsip Kebijakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana juga menjadi pijakan bagi disertasi doktoral saya pada tahun 2022. Dari situ saya kembangkan lagi, kemudian menghasilkan beberapa temuan baru tentang sistem pemerintahan untuk memperkuat otonomi daerah," ujar Rieke dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia memaparkan, hasil risetnya sejak tahun 2013 juga banyak, yakni Arsip Kebijakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang terdiri dari 17 jilid, delapan buku, dan 1.945 paragraf. Sebanyak 20 karya hak intelektual tersebut merupakan buah dari perjuangan panjang.
"Jadi tahun lalu, 18 Agustus 2022 saya melansir empat temuan penting bagi saya, yaitu tentang Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Data Presisi, Sistem Pemerintahan Kabupaten dan Kota Berbasis Data Presisi, dan Sistem Pemerintahan Provinsi Berbasis Data Presisi," ucapnya.
Selanjutnya, satu tahun kemudian, tepatnya 18 Agustus 2023, temuan itu akhirnya digunakan oleh Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat.
"(Temuan itu) terus bergulir, beberapa temuan untuk kebijakan penanganan stunting dan seterusnya," katanya.
Rieke mengemukakan, alasannya menyerahkan surat pencatatan ciptaan 20 kekayaan intelektual ke ANRI ini bukan hanya penting menjadi pengingat, tetapi juga penting untuk menjadi pengetahuan bagi kehidupan saat ini.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan apresiasinya kepada Rieke yang telah menyerahkan arsip yang sangat penting.Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Duta Arsip serahkan surat pencatatan 20 kekayaan intelektual ke ANRI
