Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus terbuka demi transparansi informasi kepada masyarakat.
"Pemilu itu sifatnya terbuka, kalau tertutup dia berbahaya," ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1).
Oleh karena itu, apabila ada isu negatif yang beredar di masyarakat dapat segera ditanggapi. Salah satunya, anggaran konsumsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman, D. I. Yogyakarta, diduga dipotong dari Rp15 ribu per orang menjadi Rp2.500.
"Saat ini inspektorat sedang mendalami hal tersebut, KPU bergerak cepat ketika informasi ataupun isu tersebut menjadi viral di media sosial," jelasnya.
Dia mengatakan bahwa saat ini Inspektorat KPU sedang menelusuri dugaan pemotongan anggaran konsumsi petugas KPPS di Sleman. Adapun pengadaan konsumsi petugas KPPS dilakukan melalui e-catalog.
"Jadi, nanti kita tunggu hasil pendalaman yang dilakukan oleh Inspektorat KPU," kata Idham.
Sebelumnya, Jumat (26/1), Ketua KPUD Sleman Ahmad Baehaqi buka suara soal para petugas KPPS di Sleman yang mengeluhkan konsumsi saat pelantikan yang awalnya dianggarkan Rp15 ribu per orang menjadi Rp2.500.
"Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan adalah Rp 15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500," ucap Baehaqi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPU: Penyelenggaraan Pemilu 2024 harus terbuka
Berita Lainnya
Produk dekorasi RI raup Rp4,73 miliar di Taiwan
Sabtu, 27 April 2024 10:57 Wib
13 kerja sama senilai Rp5 triliun di Hannover Messe, Jerman, diraup RI
Sabtu, 27 April 2024 6:56 Wib
Kebutuhan beras program makan siang gratis dihitung ulang, pinta Ketua MPR RI
Sabtu, 27 April 2024 6:41 Wib
'Indonesian Day', mahasiswa Thailand diajak dalami budaya RI
Sabtu, 27 April 2024 5:53 Wib
RI jaring investor di Hannover Messe, Jerman, kembangkan IKN
Sabtu, 27 April 2024 5:49 Wib
Semua parpol menerima penetapan KPU RI, tak termasuk yang gugat ke PTUN
Sabtu, 27 April 2024 5:22 Wib
Indonesia bantu Tunisia modifikasi cuaca
Jumat, 26 April 2024 19:34 Wib
Administrasi laporan asusila Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari lengkap
Jumat, 26 April 2024 19:25 Wib