Akademisi: demokrasi Korsel dipengaruhi peran masyarakat sipil

Jogja (Antara Jogja) - Demokrasi di Korea Selatan dipengaruhi peran kelompok masyarakat sipil, sehingga berbeda dengan negara-negara lain, kata dosen SungKongHoe University, Korea Selatan, Francis Dachon Le.

"Demokrasi di Korea Selatan (Korsel) berbeda dengan praktik demokrasi di negara-negara lain yang cenderung menggunakan mekanisme parlementer sebagai upaya mempengaruhi kebijakan pemerintahan," katanya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, keunikan yang terjadi di dalam proses demokratisasi di Korsel itu seolah menjadikan negara tersebut sebagai satu tipe sistem demokrasi tersendiri.

"Demokrasi di Korsel banyak dipengaruhi oleh hubungan masyarakat sipil yang aktif mengawal kebijakan pemerintah dengan kritis," katanya.

Ia mengatakan perjalanan demokrasi di Korsel misalnya dapat dilihat dari potret jaminan hak asasi manusia (HAM). Pada masa lalu pelanggaran terhadap HAM di Korsel sudah lama dibenarkan oleh rezim otoriter dengan mengatasnamakan keamanan.

Hal itu menandakan bahwa demi keamanan negara, maka rezim pemerintahan di Korsel waktu itu melegalkan tindakan yang melanggar HAM bagi setiap warga negaranya yang dianggap mengusik keamanan negara.

"Secara prinsip demokrasi memang benar sebagai sarana aspiratif warga negara, namun saat itu apabila bertentangan akan dilarang demi keamanan negara," katanya.

Kondisi tersebut, kata dia, disebabkan oleh keamanan negara yang hanya dipegang oleh kelompok militer, sehingga pandangan yang muncul terhadap keamanan negara hanya sebagai bagian yang memang harus dirahasiakan.

Ia mengatakan untuk mencari jalan tengah bagi negara yang mengalami hal serupa, pengelolaan keamanan harus melibatkan banyak elemen seperti aktivis HAM dan kelompok sosial.

"Keamanan harus dirumuskan oleh para anggota komunitas yang beragam seperti komunitas HAM, demokrasi, pembentukan masyarakat madani, feminisme, dan ekologi," katanya.

(B015)