Pemkab imbau pengelola Gua Pindul batasi wisatawan

id gua pindul

Pemkab imbau pengelola Gua Pindul batasi wisatawan

Sejumlah wisatawan menggunakan pelampung menyusuri Gua Pindul di Desa Bejiharjo, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Foto Antara/Dok) (antara)

Gunung Kidul, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupatan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau pengelola Gua Pindul membatasi jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke gua, supaya tidak mengganggu ekosistem.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Kabupaten Gunung Kidul Saryanto di Gunung Kidul, Minggu, mengakui Gua Pindul menjadi salah satu magnet wisatawan untuk berkunjung ke Gunung Kidul, sehingga setiap akhir pekan ataupun libur panjang selalu dipenuhi wisatawan,

"Memang Gua Pindul menjadi salah satu magnet bagi wisatawan," katanya.

Disinggung mengenai munculnya foto yang tersebar melalui media sosial dihebohkan dengan munculnya foto pintu masuk Gua Pindul yang penuh sesak dengan wisatawan, bahkan air sungai tidak nampak, dan sejumlah nitizen mengecam keadaan tersebut karena bisa mengganggu ekosistem di gua, Saryanto mengaku belum mengetahui.

Namun demikian, dia mengakui, pihaknya tidak bisa membantasi jumlah pengunjung yang memasuki Gua Pindul.

"Belum tahu, tetapi itu jika itu benar dan dibiarkan akan mengganggu ekosistem di dalam gua," katanya.

Disbudpar menyerahkan pengaturan wisatawan kepada pokdarwis dan pengelola Gua Pindul.

Menurut dia, seharusnya pengelola menyarankan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi yang lain, yang ada di kawasan Gua Pindul, misalnya Gua Glatik, Gua Baru, dan rafting Sungai Oya.

"Seharusnya pengelola menyarankan wisatawan ke destinasi lain, agar tidak menumpuk," kata dia.

Ketika dihubungi pada kesempatan terpisah, salah satu pengelola wisata Gua Pindul, Haris Purnawan, mengatakan pihaknya tidak bisa membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke Gua Pindul.

Salah satu penyebabnya, katanya, persaingan antarpengelola.

"Tidak bisa dibatasi karena pengelolanya tidak hanya satu," kata Haris.

Menurut dia, pemerintah yang seharusnya membatasi kunjungan, apalagi saat ini sudah ada penarikan retribusi oleh pemkab.

"Seharusnya pemkab yang membatasi bukan kami," katanya. ***1***

(KR-STR)
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024