Pakar: Presiden perlu segera konsolidasikan anggaran alutsista

Jogja (Antara Jogja) - Presiden Joko Widodo perlu segera mengonsolidasikan peningkatan anggaran alat utama sistem persenjataan yang saat ini dalam kondisi lemah dalam menjaga pertahanan nasional, kata pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia, Jawahir Thontowi.

"Karena alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara kita memang sudah dalam kondisi lemah," kata Jawahir di Yogyakarta, Kamis.

Ia mengatakan konsolidasi peningkatan anggaran alutsista, perlu segera dilakukan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Luar Negeri, dan DPR.

"Jangan sampai cuma "hangat-hangat tahi ayam", kalau ada tragedi DPR teriak-teriak berpendapat, tetapi tidak ada realisasinya," kata dia.

Menurut dia musibah jatuhnya pesawat Hercules C-130 merupakan hal yang disayangkan dan tidak sepatutnya terjadi. Akibat sarana prasarana militer atau alutsista yang lemah tersebut, banyak kader-kader bangsa, TNI AU, dan AD harus dikorbankan.

Pemerintah RI, menurut dia, bisa saja menerima hibah pesawat terbang militer dari negara lain seperti Australia dengan usia yang sudah tua guna menambah alutsista Indonesia.

"Namun, janganlah kemudian kebanyakan peningkatan alutsista kita hanya dengan menerima hibah saja," kata dia.

Dia mengatakan, tanpa ada dukungan alusista yang canggih dan modern tidak mungkin Indonesia akan mampu bertanding dengan negara lain dalam konteks mempertahankan kedaulatan wilayah negara.

"Di sisi lain, jika kekuatan alutsista tidak ditingkatkan, harga diri bangsa di mata negara-negara tetangga serta negara sahabat juga akan mudah dilecehkan," kata dia.

Dia mencontohkan, alutsista yang memadai penting dimiliki menyusul munculnya konflik di Laut Cina Selatan telah mengancam Filipina dan Indonesia.

Posisi Pulau Natuna, menurut dia, menjadi salah satu wilayah kedaulatan yang mulai terancam dengan konflik tersebut.

"Dengan gerakan angkatan laut Tiongkok, mana mungkin kita mampu bertanding secara fisik dan diplomasi jika kekuatan militer RI tidak diperkuat," kata dia.

Oleh sebab itu, ia mengatakan alokasi anggaran TNI harus segera ditingkatkan. Jika dalam UUD 1945 alokasi pendidikan dalam APBN ditentukan 20 persen, maka tidak berlebihan kebutuhan kekuatan pertahanan dan keamanan negara ditingkatkan hingga 5 persen.

"Adalah tidak mungkin, membangun poros laut dunia tanpa ada kemampuan pertahanan yang kuat dan tangguh," kata Jawahir.

(L007)