Sleman, (Antara Jogja) - Rintisan program "smart health" yang tengah dibangun Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini belum optimal karena masih memiliki beberapa kekurangan.
"Program `smart health` masih ada kekurangan, terutama pada penerapan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini, Minggu.
Menurut dia, aplikasi SPGDT dari Provinsi DIY mulai dijalankan tahun lalu dan aplikasinya sendiri baru dibuat pada 2014.
"Aplikasi SPGDT menyediakan informasi berupa ketersediaan fasilitas rumah sakit yang ada di Sleman. Informasi yang disediakan meliputi tempat tidur, ruangan, petugas serta prosedur pelayanan pasien. Hanya saja, data yang disajikan belum spesifik dan sifatnya masih umum," katanya.
Ia mencontohkan, ketika pasien membutuhkan ruangan untuk anak, maka tidak bisa disampaikan secara spesifik keberadaan ruang untuk anak. Karena yang ditampilkan di aplikasi hanya ruangan yang kosong.
"Seiring dengan program `smart regency` yang dicanangkan Pemkab Sleman, Dinas Kesehatan berupaya melakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap aplikasi `smart health`. Tahun ini, aplikasi tersebut sudah bisa disempurnakan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit," katanya.
Mafilindati mengatakan, tidak hanya SPGDT saja, di bidang perizinan "smart health" akan diaplikasikan dengan sistem "smart" melalui kerja sama Dinkes serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.
"Perizinan yang saat ini dapat diakses secara online meliputi izin sarana kesehatan dan praktik dokter. Jadi nanti untuk perizinan bisa langsung mengisi formulir online, dicetak, lalu lengkapi berkas," katanya.
Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengatakan, "smart health" yang dibangun di Sleman nantinya didukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
"Sistemnya `smart`, masyarakatnya juga `smart`," katanya.
Menurut dia, "smart health" merupakan bagian dari "smart regency" yang dicanangkan Pemkab Sleman, karenanya, tata kelola, SDM, dan penggunaan IT harus cerdas.
"Baik di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun antar SKPD," katanya.
Ia mengatakan, diharapkan keberadaan pusat kesehatan di Sleman bisa mendukung program unggulan lain seperti pariwisata. Sehingga, kesehatan di Sleman juga bisa menjadi salah satu destinasi.
"Maka dari itu sistemnya harus berjalan baik dan koordinasinya berjalan lintas SKPD. Seperti dalam proses persalinan yang melibatkan puskesmas, Dinkes serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk pembuatan akte setelah bayi lahir," katanya. ***4***
(V001)
Berita Lainnya
Pemerintah perlu mengusut peserta Program PPDS depresi
Jumat, 26 April 2024 6:01 Wib
Presiden Jokowi: Kerugian Rp180 triliun akibat WNI berobat ke mancanegara
Rabu, 24 April 2024 19:42 Wib
Jokowi: Pemenuhan rasio dokter tantangan besar sektor kesehatan RI
Rabu, 24 April 2024 19:38 Wib
350 tenaga kesehatan meninggal dunia di Jalur Gaza sejak 7 Oktober
Selasa, 23 April 2024 20:48 Wib
Ibu hamil alami gangguan kesehatan mental, simak cirinya
Minggu, 21 April 2024 19:05 Wib
Kontrol diabetes hindari gangguan mata, catat kiatnya
Kamis, 18 April 2024 18:46 Wib
Simak, waktu tidur ideal jaga kesehatan
Kamis, 18 April 2024 10:01 Wib
FKKMK UGM memastikan perhatikan kesehatan mental calon dokter spesialis
Kamis, 18 April 2024 2:10 Wib