Bupati: KK miskin turun 1,16 persen

Sleman (Antara Jogja) - Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Purnomo menyebutkan bahwa angka keluarga miskin di wilayah setempat mampu ditekan hingga 1,16 persen pada 2016.

"Pemerintah Kabupaten Sleman telah meningkatkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan fungsi koordinatif tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang ada di tingkat padukuhan, desa, dan kecamatan," kata Sri Puirnomo di Sleman, Senin.

Menurut dia, hasil dari upaya tersebut angka kemiskinan di Kabupaten menunjukkan penurunan 1,16 persen atau sebanyak 2.150 kepala keluarga (KK) dibandingkan dengan 2015.

"Kami juga menyambut baik Pogram Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, apalagi di Sleman ada penambahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM), yang mana pada awal 2016 sebanyak 3.008 KK menjadi 50.862 KK pada 2016 hingga dapat menjangkau keluarga rentan miskin," katanya.

Ia mengatakan yang masih menjadi catatan adalah saat ini adalah jumlah pendamping dan operator PKH di Kabupaten Sleman mengalami kekurangan personel sebanyak 109 orang dari jumlah yang ada saat ini hanya 86 orang.

"Kekurangan pendamping PKH ini kami harapkan dapat segera terpenuhi dari pemerintah pusat, sehingga program penanggungan kemiskinan ini dapat berjalan dengan lancar," katanya.

Kementerian Sosial mulai menyalurkan Bantuan Sosial Non-Tunai Program Keluarga Harapan 2017 untuk Kabupaten Sleman senilai Rp188 milar lebih.

Penyaluran bantuan sosial nontunai ini menggunakan sistem kartu yang memiliki multi fungsi, yaitu sebagai e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran PKH serta berfungsi sebagai kartu tabungan.

Bantuan PKH Non-Tunai akan langsung disalurkan ke rekening Penerima Manfaat di ?E-wallet dan dapat digunakan untuk membeli barang ataupun untuk penarikan tunai sesuai program yang ditetapkan pemerintah.

Pelaksanaan penyaluran PKH Non-Tunai tahap pertama disalurkan senilai Rp400 ribu, dan pada Mei akan kembali di salurkan lagi Rp400 ribu.

Dalam sistem penyaluran ini, dibangun pula sistem monitoring berupa "Dashboard" yang bersifat online untuk pemantauan, penyaluran, dan penyerapan bantuan sosial serta rekonsiliasinya.

Sistem ini dapat diakses untuk kepentingan secara nasional sampai dengan desa. Untuk pengembangan ke depan, metode ini juga dapat diterapkan untuk penyaluran Bantuan Sosial atau Subsidi lain seperti pupuk dan elpiji sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk bantuan sosial dan subsidi.
V001