Akuntan Indonesia dituntut jujur

Jogja (ANTARA Jogja) - Akuntan Indonesia dituntut jujur sehingga integritas profesi tetap terjaga untuk mencegah korupsi dan manipulasi, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Jika integritas tidak terjaga, maka akan berpeluang menyuburkan korupsi dan manipulasi di negeri ini," katanya pada Konvensi Nasional Akuntansi (KNA) VII di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, profesi akuntan dapat menjadi wahana menciptakan "good governance", dari hanya sekadar kepatuhan menjadi budaya.

"Good governance", kosa kata integritas itu, harus selalu diingat anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menjaga harkat dan martabat profesi.

"Selain itu, juga mencegah perilaku menyimpang terhadap kode etik profesi. Hal itu penting karena akuntan bukan lagi sebagai jabatan, tetapi lebih sebagai panggilan jiwa," kata Sultan.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo mengatakan, akuntan Indonesia selama ini ikut berperan dalam mewujudkan "good governance" di lingkungan pemerintah dan dunia usaha, karena akuntan merupakan pilar strategis dari sistem akuntabilitas dan transparansi.

"Peran akuntan membangun sistem akuntansi yang baik dan sehat dalam suatu entitas cukup sentral, karena dapat menjadi alat efektif dan garda terdepan pencegahan praktik kecurangan dan korupsi," katanya.

Menurut dia, akuntan Indonesia di mana pun mereka berkarya dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya mampu mendukung terciptanya iklim "good governance" dan transparansi informasi keuangan.

"Akuntan menjadi salah satu pilar integritas dalam gerakan antikorupsi di Indonesia," kata Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Ia mengatakan, IAI sebagai organisasi profesi akuntan yang telah mapan selalu berupaya berperan untuk bangsa dan negara. Akuntan adalah aset bangsa dan harus berada di garda terdepan dalam merespons isu aktual untuk menciptakan ekonomi yang bersih dan "fair".

"Kami berharap KNA VII dapat menjadi pemersatu akuntan Indonesia untuk berperan dalam menegakkan `good governance` menuju pemerintahan yang bersih, penciptaan sistem akuntabilitas publik yang baik, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan," kata Mardiasmo.

KNA VII bertema "Transformasi `Good Governance` dari Kepatuhan Menuju Budaya" yang diikuti sekitar 600 akuntan dari seluruh Indonesia itu dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono.



(L.B015)