Kulon Progo (Antara Jogja) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yoyakarta, mendukung kebijakan dewan pimpinan pusat menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak.
Ketua DPD PKS Kulon Progo Hamam Cahyadi di Kulon Progo, Rabu, mengatakan, kader PKS di tingkat akar rumput sepakat menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Ini memang instruksi dari pimpinan pusat. Kami yang di daerah juga merasa perlu menyuarakan sikap partai. Kemudian, kami menjaring aspirasi dari masing-masing dapil dan ternyata hasilnya memang menolak adanya rencana kenaikan harga BBM," kata Hamam.
Untuk melakukan sosialisasi sikap PKS wilayah Kulon Progo, kata Hamam, DPD PKS melakukan aksi pemasangan spanduk yang berisi rencana penolakan kenaikan BBM di beberapa titik di Kulon Progo.
"Pemasangan spanduk dilakukan sejak awal Juni 2013. Sedikitnya ada lima daerah pemilihan (dapil) empat kader PKS yang duduk di DPRD Kulon Progo dan satu kader di DPRD DIY," kata dia.
Menurut Hamam rencana kenaikan harga BBM dari pemerintah bukanlah sebuah solusi. Sebab, hal itu hanya akan semakin menyusahkan kalangan bawah dalam masyarakat. Meski ada rencana pemberian kompensasi, hal itu menurut Hamam tidak akan efektif dalam menekan laju inflasi seperti yang pernah terjadi pada 2009 lalu.
Ia mengatakan keputusan menaikan harga BBM hanya akan menyebabkan terjadinya anomali anggaran. Menurut pandangan PKS, solusi terbaik yakni melakukan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini disebabkan beberapa bidang anggaran alokasinya cenderung terlalu besar dan terkesan hanya pemborosan.
"Tidak harus dinaikkan. Pemerintah tidak harus terus kejar pendapatan sampai menyusahkan yang di bawah. Pengelolaan APBN dengan efisiensi anggaran masih sangat mungkin dilakukan," kata dia.
Selain itu, Hamam mengatakan dampak dari kenaikan BBM yakni semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah rendah, beban rumah tangga besar karena tabungan rumah tangga tidak mampu menutup beban akibat kenaikan harga BBM dan memicu peningkatan biaya produksi dan inflasi.
Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kulon Progo Muhyadi mengatakan pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga BBM merupakan upaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Terlebih, setelah melihat penjelasan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) disaksikan Fraksi di DPR RI yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Pemasangan merupakan kesadaran kami yang ada di daerah, kami pahami sikap dari pusat. Kami ingin masyarakat tidak terbebani dengan adanya kenaikan harga BBM," kata dia.
(KR-STR)
PKS Kulon Progo tolak rencana kenaikan BBM
Dewan Pimpindan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kulon Progo, DIY, melakukan ikrar kampanye antipolitik uang pada Pemilu Umum 2014. PKS dengan slogan baru "Cinta, Kerja, Harmon" siap mempertahankan perolehan suara. (Foto ANTARA/Mamiek)
