Kulon Progo (Antara Jogja) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yoyakarta, mendukung kebijakan dewan pimpinan pusat menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak.
Ketua DPD PKS Kulon Progo Hamam Cahyadi di Kulon Progo, Rabu, mengatakan, kader PKS di tingkat akar rumput sepakat menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Ini memang instruksi dari pimpinan pusat. Kami yang di daerah juga merasa perlu menyuarakan sikap partai. Kemudian, kami menjaring aspirasi dari masing-masing dapil dan ternyata hasilnya memang menolak adanya rencana kenaikan harga BBM," kata Hamam.
Untuk melakukan sosialisasi sikap PKS wilayah Kulon Progo, kata Hamam, DPD PKS melakukan aksi pemasangan spanduk yang berisi rencana penolakan kenaikan BBM di beberapa titik di Kulon Progo.
"Pemasangan spanduk dilakukan sejak awal Juni 2013. Sedikitnya ada lima daerah pemilihan (dapil) empat kader PKS yang duduk di DPRD Kulon Progo dan satu kader di DPRD DIY," kata dia.
Menurut Hamam rencana kenaikan harga BBM dari pemerintah bukanlah sebuah solusi. Sebab, hal itu hanya akan semakin menyusahkan kalangan bawah dalam masyarakat. Meski ada rencana pemberian kompensasi, hal itu menurut Hamam tidak akan efektif dalam menekan laju inflasi seperti yang pernah terjadi pada 2009 lalu.
Ia mengatakan keputusan menaikan harga BBM hanya akan menyebabkan terjadinya anomali anggaran. Menurut pandangan PKS, solusi terbaik yakni melakukan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini disebabkan beberapa bidang anggaran alokasinya cenderung terlalu besar dan terkesan hanya pemborosan.
"Tidak harus dinaikkan. Pemerintah tidak harus terus kejar pendapatan sampai menyusahkan yang di bawah. Pengelolaan APBN dengan efisiensi anggaran masih sangat mungkin dilakukan," kata dia.
Selain itu, Hamam mengatakan dampak dari kenaikan BBM yakni semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah rendah, beban rumah tangga besar karena tabungan rumah tangga tidak mampu menutup beban akibat kenaikan harga BBM dan memicu peningkatan biaya produksi dan inflasi.
Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kulon Progo Muhyadi mengatakan pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga BBM merupakan upaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Terlebih, setelah melihat penjelasan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) disaksikan Fraksi di DPR RI yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Pemasangan merupakan kesadaran kami yang ada di daerah, kami pahami sikap dari pusat. Kami ingin masyarakat tidak terbebani dengan adanya kenaikan harga BBM," kata dia.
(KR-STR)
Berita Lainnya
DPP Kulon Progo intensifkan sosialisasi penyakit hewan
Selasa, 7 Mei 2024 10:28 Wib
Kendalikan harga, Disperindag DIY menggelar pasar murah di Banyuroto
Selasa, 7 Mei 2024 0:03 Wib
KPU Kulon Progo menggunakan metode saintleague tetapkan caleg terpilih
Minggu, 5 Mei 2024 11:34 Wib
Disnakertrans Kulon Progo bekali pelatihan kerja berbasis kompetensi
Jumat, 3 Mei 2024 21:11 Wib
KPU Kulon Progo tunggu putusan MK untuk menetapkan caleg terpilih
Jumat, 3 Mei 2024 18:36 Wib
Bawaslu Kulon Progo membuka pendaftaran panwascam untuk Pilkada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 18:32 Wib
Disnakertrans Kulon Progo bekali pelatihan kerja berbasis kompetensi
Kamis, 2 Mei 2024 15:11 Wib
Pemkab Kulon Progo mendukung Merdeka Belajar untuk kebebasan siswa
Kamis, 2 Mei 2024 13:46 Wib