Yogyakarta (Antara Jogja) - Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dimasukkan ke dalam konstitusi negara dengan tujuan memperkuat kelembagaan antirasuah itu dalam melakukan pemberantasan korupsi, kata seorang pakar hukum tata negara.
"Sebagai lembaga "extraordinary" dalam pemberantasan korupsi, KPK perlu diperkuat bukan hanya dengan hukum organik namun juga konstitusi," kata pakar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Sri Hastuti Puspitasari di Yogyakarta, Jumat.
Menurut Sri, upaya penguatan kelembagaan KPK tersebut dapat dilakukan dalam amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke depan.
"Jika ada rencana untuk mengamendemen (UUD 1945), saya kira KPK perlu dimasukkan," kata Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) UII ini.
Ikhtiar tersebut, menurut dia, perlu diprioritaskan saat ini jika pemerintah memiliki kehendak positif terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebab, kata dia, jika jaminan konstitusi KPK masih lemah, maka mudah untuk dilemahkan oleh pihak yang terganggu dengan kinerja lembaga antirasuah itu.
"KPK menjadi mudah diperlemah dari berbagai sudut, karena jaminan konstitusinya memang masih lemah," kata dia.
Lebih dari itu, dia mengatakan, dasar penguatan KPK juga membutuhkan komitmen yang tegas dari seluruh lembaga negara termasuk Presiden Joko Widodo, sehingga berbagai potensi pelemahan KPK dapat segera tertangani dengan mudah.
"Meskipun posisi kelembagaan KPK tidak secara langsung di bawah presiden, namun presiden sesungguhnya tetap mamiliki andil untuk memperkuat KPK atau tidak," kata dia.
Selanjutnya, mengenai berbagai usulan agar presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur hak impunitas KPK, Sri berpendapat perlu ditinjau dari tingkat kegentingannya terlebih dahulu.
"Jika memang sudah darurat dalam artian mengancam kepentingan rakyat Indonesia, maka Perppu bisa dikeluarkan," kata Sri Hastuti.
(L007)
Berita Lainnya
Ketua KPU RI izin tinggalkan sidang, ditegur Ketua MK
Kamis, 2 Mei 2024 19:23 Wib
Tak manpu bayar, caleg Gerindra mengajukan sengketa tanpa pengacara
Selasa, 30 April 2024 13:14 Wib
Suara DPR RI di Dapil Papua Tengah dicuri, beber Gerindra
Senin, 29 April 2024 20:28 Wib
MK gelar sidang perdana perkara PHPU Pileg 2024
Senin, 29 April 2024 10:30 Wib
Jadi poin perbaikan pemilu, putusan MK soal PHPU Pilpres 2024
Kamis, 25 April 2024 10:01 Wib
Yusril datangi rumah Prabowo laporkan kemenangan di MK
Selasa, 23 April 2024 12:19 Wib
Presiden Jokowi: Putusan MK penting untuk buktikan pemerintah tak bersalah
Selasa, 23 April 2024 11:55 Wib
Prabowo Subianto ucapkan terima kasih untuk MK
Selasa, 23 April 2024 0:58 Wib