"Sampai saat ini masih ada 35 desa yang belum mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan (BABS) atau buang air besar tidak pada tempatnya," kata Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, Novita Krisnaeni, Minggu.
Menurut dia, mereka yang masih memiliki melakukan BABS sebagian besar tinggal di pemukiman dekat sungai atau anak sungai.
"Perilaku BABS tersebut bisa berpotensi menimbulkan penyakit diare di mamsyarakat," katanya.
Ia mengatakan, perilaku BABS menjadi sebuah kebiasaan sebagian masyarakat meski sudah memiliki jamban di rumahnya. Guna mengurangi kebiasaan tersebut Dinkes Kabupaten Sleman terus melakukan gerakan stop BABS.
"Penyuluhan stop BABS kini terus digalakkan, kami bekerja sama dengan unit-unit kesehatan yang ada di kecamatan. Selain itu, Pemkab Sleman juga telah melakukan pembangunan jamban yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP)," katanya.
Novita mengatakan, mengubah kebiasaan masyarakat menjadi salah tantangan tersendiri bagi Dinkes Kabupaten Sleman.
"Sebab, meski sudah melakukan penyuluhan, nyatanya masih ditemukan warga yang melakukan BABS. Biasanya berasal dari mereka yang sudah berumur," katanya.
Kepala Dinkes Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini mengatakan saat ini pencapaian akses penduduk menggunakan jamban di Kabupaten Sleman mencapai 94,5 persen.
"Angka itu sudah jauh di atas target nasional, dimana jumlah masyarakat pengguna jamban di tingkat nasional baru mencapai 60 persen. Sementara di DIY sudah mencapai 89,5 persen," katanya.
Ia mengatakan, melalui pendampingan dan memfasilitasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), harapannya warga semakin sadar dan meninggalkan perilaku buruk itu.
"Kami terus mendorong masyarakat untuk mendeklarasikan diri sebagai desa stop BABS," katanya.***4***
(V001)
