Suu Kyi tak-hadiri Sidang Umum PBB ditengah krisis Rohingya

id Suu Kyi tak-hadiri Sidang Umum PBB ditengah krisis Rohingya

Suu Kyi - REUTERS/Soe Zeya Tun

Yangon (Antara/Reuters) - Pemimpin nasional Myanmar, Aung San Suu Kyi, tidak akan menghadiri Sidang Umum PBB di New York, kata juru bicaranya pada Rabu, di tengah tekanan internasional untuk menyelesaikan kekerasan etnis Rohingya.

Kekerasan etnis itu telah memaksa 370.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Krisis yang disebabkan oleh penggunaan kekerasan berlebihan oleh pasukan keamanan pemerintah untuk memburu gerilyawan radikal Rohingya itu adalah tantangan terbesar yang dihadapi Suu Kri sejak menjadi pemimpin Myanmar pada tahun lalu.

Banyak pihak yang akhirnya mendesak agar hadiah Nobel Perdamaian untuk Suu Kyi dicabut karena membiarkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas di negara yang dipimpinnya.

Dalam pidato pertama di hadapan Sidang Umum PBB sebagai pemimpin bangsa pada September tahun lalu, Suu Kyi sempat menyebut upaya pemerintahannya untuk mengatasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas Muslim di Myanmar.

Pada tahun ini, juru bicara partainya mengatakan bahwa Suu Kyi tidak akan menghadiri acara tersebut dan mengaku tidak tahu apa alasannya.

"Dia tidak pernah takut menghadapi kritik dan masalah. Mungkin dia punya masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan di sini," kata Aung Shin, juru bicara partai kepada Reuters.

Tekanan internasional terus membesar terhadap Myanmar untuk menyelesaikan konflik di negara bagian Rakhine yang dimulai pada 25 Agustus lalu saat sekelompok radikal Rahingya menyerang 30 pos kepolisian dan sebuah pangkalan militer.

Serangan itu kemudian dibalas oleh operasi militer, yang oleh para pengungsi disebut bertujuan untuk mengusir Rohingya dari Myanmar.

Kabar dari para pengungsi dan pemantau hak asasi manusia menunjukkan serangan yang luas terhadap desa-desa di wilayah utara Rakhine oleh pasukan keamanan dan kelompok ekstrimis Buddha. Mereka dikabarkan membakar desa-desa Rohingya.

Namun Myanmar membantah berita itu, mereka justru menuding para gerilyawan Rohingya sebagai pelaku. Pemerintah juga mengatakan bahwa 30.000 penduduk Buddha juga menjadi korban pengungsian.

Pemerintah Amerika Serikat mendesak Myanmar untuk melindungi warga sipil. Sementara Bangladesh meminta Myanmar untuk memulangkan para pengungsi.

Namun China, yang merupakan pesaing Amerika Serikat untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara, mengatakan pada Selasa bahwa mereka mendukung upaya Myanmar untuk melindungi "pembangunan dan stabilitas."

Dewan Keamanan PBB akan bertemu di ruang tertutup pada Rabu ini untuk membahas situasi krisis Rohingya.(G005)

Editor: Agus Priyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar