Talud rusak terancam tidak bisa segera diperbaiki

Yogyakarta (Antara) - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dimungkinkan tidak bisa langsung melakukan perbaikan jika ada talud rusak karena anggaran sudah habis dan perbaikan baru bisa dilakukan 2018.

"Jika hingga akhir tahun ada talud yang rusak dalam skala besar, maka kami tidak bisa melakukan perbaikan karena anggaran untuk perbaikan sudah habis. Biasanya, kami menggunakan dana insidentil. Jika kerusakan hanya kecil, maka kami masih bisa melakukan perbaikan secara swakelola," kata Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Aki Lukman di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, dana insidentil untuk perbaikan talud hanya dianggarkan sebesar Rp1,5 miliar melalui anggaran murni 2017. Dana tersebut sudah habis karena pada awal tahun banyak terjadi kerusakan talud akibat hujan lebat.

Beberapa talud yang mengalami kerusakan di antaranya berada di sekitar Embung Langensari. "Jika tidak diperbaiki, maka permukiman warga bisa tergenang dan terjadi kerusakan yang lebih besar," katanya.

Selain itu, lanjut Aki, dana juga dimanfaatkan untuk memperkuat talud di sisi barat talud yang longsor di Sungai Code yang berada di Kelurahan Terban.

Talud Terban di bagian timur Sungai Code mengalami longsor cukup besar bahkan sempat memaksa warga yang tinggal di atasnya mengungsi. Perbaikan talud di sisi timur sudah diserahkan ke Balai Besar Wilayah Serayu-Opak (BBWSO) selaku pihak yang berwenang.

"Kami lalu melakukan antisipasi dengan menguatkan talud di sisi sebelah barat. Jika tidak dikuatkan, maka arus air akan menggerus talud di sisi barat dan mengancam permukiman," katanya.

Khusus untuk bekas talud yang longsor di Terban, Aki mengatakan, perlu memperoleh perhatian intensif selama musim hujan karena belum ada penanganan apapun.

Selain itu, lanjut Aki, lokasi yang berpotensi longsor saat musim hujan adalah bekas longsoran talud Sungai Code di selatan Jembatan Gondolayu. Kewenangan penanganan juga diserahkan ke BBWSO.

"Longsoran talud cukup besar sehingga perlu terus diwaspadai. Kami tidak melakukan penanganan karena dana yang dibutuhkan sangat besar, bisa mencapai miliaran rupiah," katanya.

Meskipun sudah tidak memiliki dana insidentil, namun Pemerintah Kota Yogyakarta masih memiliki anggaran dana tak terduga. "Hanya saja, pos anggaran ini berada di Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah. Penggunaannya pun harus memenuhi syarat tertentu termasuk persetujuan dari legislatif," kata Aki.

Sementara itu, Lurah Terban Anif Luhur Kurniawan mengatakan sudah berkoordinasi dengan kampung tangguh bencana yang ada di wilayah untuk memantau kondisi talud terutama saat hujan turun.

"Ada sekiatr lima kepala keluarga yang ada di sekitar longsoran talud. Mereka diminta segera ke Balai RW jika kondisi talud membahayakan," katanya. ***3*** (E013)