Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat membangun "mal pelayanan publik" untuk menyambut investasi yang meningkat seiring pembangunan bandara di wilayah itu.
"FPDI Perjuangan mengusulkan bekas gedung bioskop Wates menjadi mal pelayanan publik yang terintegrasi untuk memudahkan pelayanan, mulai perizinan investasi hingga mencari kartu tanda penduduk," kata Ketua FPDI Perjuangan Aji Pangaribawa di Kulon Progo, Selasa.
Ia mengatakan FPDI Perjuangan juga meminta pemkab menyederhanakan perizinan investasi dan perizinan lain, sehingga Kulon Progo dapat berkembang pesat, khususnya investasi yang masuk.
Menurut Aji, investasi masuk, berarti akan membuka peluang kerja, dan ekonomi masyarakat akan berkembang pesat. Sehingga, peluang investasi harus benar-benar ditangkap oleh pemkab dengan menyederhanakan sistem perizan.
"Investasi mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat, dengan terbukanya peluang kerja dengan adanya bandara," katanya.
Aji mengatakan pemkab harus bekerja cepat membangun mal pelayanan publik, supaya investasi tidak lari ke luar daerah. "Wilayah lain mulai berbenah diri, Kulon Progo harus bergerak cepat," harapnya.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya sedang berusaha mewujudkan Kulon Progo bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada 2018 pemkab akan mulai membangun "mal pelayanan publik", yakni pelayanan satu atap. Di Indonesia, wilayah yang mempunyai mal pelayanan publik yakni Surabaya dan Banyuwangi (Jawa Timur), dan DKI Jakarta.
Hasto mengatakan anggaran untuk pembangunan gedung mal pelayan publik sudah ada sehingga diharapkan 2018 selesai dibangun, dan awal 2019, dapat beroperasi.
"Mal pelayanan publik ini dalam rangka menyambut investasi yang ada masuk seiring pembangunan bandara internasional di Kulon Progo," katanya.
(U.KR-STR)
