Pemkab Bantul berupaya tingkatkan pelayanan publik

Bantul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan sosialisasi implementasi Mal Pelayanan Publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

"Kegiatan sosialisasi ini untuk memantapkan pelayanan publik yang bersifat akuntabel, profesional, mudah dan cepat," kata Kepala Bagian Organisasi Bantul Lies Ratriana Nugrohowati saat sosialisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Bantul, Rabu.

Menurut dia, dengan demikian, diharapkan mampu mendongkrak daya saing berusaha dan mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik yang akuntabel, profesional, mudah dan cepat itu.

Ia mengatakan, MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan fungsi pelayanan publik.

"Baik itu pusat maupun daerah serta pelayanan BUMN/BUMD (badan usaha milik negara/daerah) dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah terjangkau dan aman," katanya.

Sementara itu, Bupati Bantul Suharsono mengatakan, Pemda Bantul berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, karena kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Apalagi, kata Bupati Bantul dewasa ini, tuntutan akan kualitas dan akses pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

"Dan inovasi kreatif OPD penting untuk dikedepankan sehingga memberikan solusi praktis warga masyarakat yang memerlukan kepastian, transparansi dan percepatan," katanya.

Bupati juga mengatakan, dengan dibangunnya MPP di kawasan Pasar Seni Gabusan nantinya diharapkan mampu memberikan kemudahan, kecepatan dan keterjangkauan bagi warga, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan kinerja aparatur ke depannya.

Sedangkan Deputi Pelayanan Publik Kemenpan dan RB Diah Natalisa mengatakan, penyelenggaraan MPP dalam rangka percepatan kualitas pelayanan publik, berangkat dari `good practices` dunia yang diterapkan Georgia dan Azerbaijan.

Menurut dia, negara itu menerapkan tipe pelayanan direct services, mobile services, self services dan E Services dengan model pelayanan instansional dan terpadu baik satu atap, satu pintu ataupun campuran layak kita jadikan model MPP di Indonesia.

"Integreasi data dengan menyelaraskan sistem operasional prosedur, standar pelayanan dengan memanfaatkan data tunggal dan menguatkan layanan berbasis teknologi informasi akan berdampak positif bagi efisiensi pelayanan," kata Diah.

Ia juga mengatakan, anjungan MPP dengan fasilitas counter pelayanan, tempat bermain anak, ruang laktasi, ATM Centre, multi function room dan perpustakaan publik hingga `food court` tentu akan memanjakan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

(T.KR-HRI) 14-03-2018 18:02:07