Gunung Kidul diminta tingkatkan sarana pendidikan

Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah daerah setempat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Saat ini, kualitas per individu siswa perlu ditingkatkan, termasuk angka putus sekolah tinggi hingga rendahnya peringkat mutu pendidikan," kata juru bicara Pansus LKPJ APBD 2017 DPRD Gunung Kidul Maryanta di Gunung Kidul, Jumat.

 Ia mengatakan beberapa catatan di antaranya serapan anggaran di bidang pendidikan terealisasi hanya sebesar 76,21 persen. Hal ini menggambarkan kinerja yang belum optimal. Pada 2017 terdapat 48 Sekolah Dasar yang akan diregrouping, tetapi karena alasan payung hukum, alasan geografis, dan faktor sejarah mengalami kendala.

"Jumlah guru dan rombongan belajar yang tidak seimbang di beberapa sekolah, terdapat guru honor/GTT menjadi guru kelas menggantikan posisi guru yang berstatus ASN," katanya.

Guru masih mengerjakan tugas sebagai administrator yang menyusun laporan dana BOS, sehingga mengganggu kinerjanya dan petugas keamanan sekolah masih kurang sehingga ada beberapa sekolah yang mewajibkan pegawai setempat untuk piket /jaga malam.

"Beberapa sekolah belum mempunyai ruang perpustakaan, sehingga program kegiatan pengadaan buku di perpustakaan tertunda," katanya.

Maryanta mengatakan GTT/PTT belum diberikan perlindungan dan penghargaan dalam bentuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Dengan dikeluarkannya PP 18 Tahun 2016, Permendagri 12 Tahun 2017, dan SE Mendikbud 061 Tertanggal 4 Desember 2017 yang mewajibkan UPT PAUD dan SD dilikuidasi maka berimplikasi pada konsekuensi hukum yaitu struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk dievaluasi karena dengan dibubarkannya UPT tersebut kewenangan untuk memperoleh anggaran/DPA belum ada regulasi baru sehingga untuk penganggaran DPA/RKA UPT tidak bisa diwujudkan dan perlu solusi yang tepat.

"Dalam dokumen LKPJ disampaikan bahwa program Kartu Indonesia Pintar kurang sosialisasi dan dimungkinkan data peserta kurang valid," katanya.

Menurut dia, kalangan dewan berharap pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Gunung Kidul.

"Disdikpora agar memperbaiki proses perencanaan dan merasionalisasi anggaran dikegiatan yang serapannya rendah contoh dikegiatan penilaian angka kredit tenaga fungsional perangkat daerah yang terserap hanya 34,64 persen dan pengembangan kapasitas aparatur yang terserap sebesar 53,47 persen," katanya.

Sementara Kepala Disdikpora Gunung Kidul Bahron Rasyid mengatakan pihaknya terus berupaya memperbaiki kwalitas pendidikan yang ada di Kabuapeten Gunungkidul. Rendahnya kwalitas bukan hanya satu faktor saja tetapi banyak faktor.

"Lingkungan keluarga, hingga sekolah dan lingkungan. Namun kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan," katanya.

Dia mengatakan kualitas pendidikan di Gunung Kidul sudah cukup baik. Hal itu terbukti dengan banyak siswa yang berprestasi hingga nasional.

"Memang kalau individu kita banyak yang berprestasi, tetapi kalau bersama-sama atau secara umum kita kalah. Untuk itu kita terus berupaya agar pendidikan di Gunungkidul tidak tertinggal," katanya.

Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi tidak memungkiri perihal rendahnya mutu pendidikan di Gunung Kidul. Namun demikian, meskipun selama ini Gunung Kidul masih berada di urutan bawah, namun jika dilihat dari nilai tidak terlalu terpaut jauh dari peringkat di atasnya.

Immawan mengatakan permasalahan pendidikan di Gunung Kidul sangatlah kompleks. Salah satunya ialah kultur masyarakat dimana anak-anak terutama di pedesaan masih cenderung memilih bekerja membantu orang tuanya daripada belajar.

"Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua begitu saja. Perlu adanya literasi soal mengatasi masalah kultural itu," kata Immawan.