Pemkab dampingi desa mengembangkan bumdes pariwisata

id BUMDES,Kulon Progo

Ilustrasi. Tingkatkan Dana Desa Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kanan) bersepeda saat acara sepeda gembira Indonesia Bekerja (INAKER) di Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (16/7). Dalam Kegiatan fun bike yang diikuti ratusan peserta sebagai rangkaian peringatan satu tahun INAKER dengan jarak tempuh 15 km itu Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi akan menaikan dana desa dengan nilai 1,6 milyar bagi desa yang melakukan 4 progam unggulan desa diantaranya Prudes atau Prukades, BUMDes, pembangunan embung serta pembangunan sarana oleh raga desa. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/17.



Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendampingi pemerintah tingkat desa dalam mengembangkan badan usaha milik desa yang bergerak di sektor pariwisata.

     

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulon Progo Sudarmanto di Kulon Progo, Senin, mengatakan saat ini, pemerintah tingkat desa mulai memetakan dan mendata potensi desa yang diharapkan dapat dikembangkan sebagai unit usaha dari badan usaha milik desa (BUMDes), seperti potensi wisata.

   

 "Saat ini, kami mendampingi pemerintah desa dalam menggali, memetakan dan mendata potensi desa. Harapkan kami, potensi yang dimiliki desa mampu mendongkrak dinamisasi perekonomian masyarakat setempat," kata Sudarmanto.

     

Ia mengakui saat ini, BUMDes di 87 desa dan satu kelurahan masih bergerak pada sektor simpan pinjam. Sehingga, bukan hal yang mudah menggerakan pemerintah desa menangkap peluang usaha, seperti sektor pariwisata.

     

BUMDes yang memilki unit usaha pariwisata, maka pemdes harus mengalokasikan anggaran, baik melalui alokasi dana desa (ADD) atau dana desa (DD). Selain itu, harus dibuat mekanisme pengelolaan, mengingat objek wisata yang berkembang dimiliki warga dan dikelola oleh masyarakat. Sehingga, diperlakukan payung hukum berupa peraturan desa, persetujan direksi BUMDes dan kepala desa.

   

"Saat ini, pengembangan usaha BUMDes selalu terganjal pada penataan anggaran dan pembuatan aturan  main berupa peraturan desa untuk menguatkan legalitas unit usaha," katanya.

     

Namun demikian, kata Sudaemanto, pemerintah desa di 86 desa lain di luar Jatimulyo (Kecamatan Girimulyo), akan mengembangkan wisata baru berbasis budaya dan potensi lokal. Wisata berbasis budaya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan luar daerah dan luar negeri.

   

 "Jadi, desa wisata baru akan dikelola BUMDes. Saat ini, masing-masing desa sedang merintis wisata budaya," katanya.

     

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dirpar) Kulon Progo Niken Probo Laras mengatakan saat ini badan usaha milik desa (BUMDes) masih bergerak di sektor simpan pinjam, dan enggan mengembangkan pariwisata dan potensi desa.

     

"Pemerintah desa selalu beralasan, anggaran desa banyak terserap untuk anggaran pendidikan dan kesehatan yang diamanahkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan sehingga potensi wisata yang ada di desa tidak digarap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga," kata Niken.

   

Ia mengatakan pihaknya pernah mengumpulkan pelaku wisata, kelompok sadar wisata (pokdarwis), pemerintah desa, dan pengelola desa wisata untuk pembentukan BUMDes dengan unit usaha parwisata. Namun, masing-masing berpegang teguh pada ego.

     

"Desa wisata muncul terlebih dulu, dibandingkan pembentukan unit usaha pariwisata di bawah BUMdes. Desa terbebani dana kesahatan dan pendidikan, sedangkan pelaku desa wisata tidak mau di bawah BUMDes," katanya.

     

Menurut Niken, perkembangan desa wisata di Kulon Progo berkembang lamban. Dispar berusaha memfasilitasi desa wisata, namun kesiapan desa wisata sendiri belum siap. Sampai saat ini, dari 10 desa wisata yang ada di Kulon Progo yang sudah berkembang secara mandiri baru Desa Wisata Nglinggo dan Kalibiru.

     

"Desa wisata itu muncul dari inisitiaf warga dalam mengoptimalkan potensi wisata di sekitar, kami akan melakukan pendampingan dan mengupayakan pembangunan infrastruktur pendukung," kata Niken.  ***1***

 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar