Pemkab tindak lanjuti usulan darurat kekeringan

Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera tindak lanjuti mengenai surat pengajuan status darurat kekeringan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
     
"Kami akan mengkaji terlebih dahulu penetapan status darurat kekeringan. Setelah ditetapkannya status, konsekuensinya penggunaan dana tidak terduga. Di sisi lain, sampai saat ini, kami belum mendapat tembusan evaluasi gubernur soal APBD perubahan 2018," kata Sekda Gunung Kidul Drajad Ruswandono di Gunung Kidul, Jumat.
   
Ia mengatakan hari ini, pihaknya baru akan menerima evaluasi dari gubernur DIY, terkait penjabaran peraturan Bupati Gunung Kidul mengenai APBD perubahan, salah satu didalamnya terdapat item mengenai penganggaran tidak terduga.
   
"Nanti kita bisa melihat, berapa besar anggaran penanganan kekeringan yang berasal dari dana tidak terduga," katanya.
     Dia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD Gunung Kidul terkait anggaran belanja darurat kekeringan dari anggaran tidak terduga. Pemkab Gunung Kidul sendiri dalam APBD murni 2018 menganggarkan Rp638 juta untuk anggaran dropping air, dengan estimasi sampai akhir Oktober. Namun hingga awal November belum ada hujan yang turun, sehingga kekeringan masih melanda wilayah Gunung Kidul. 
     
Drajad menargetkan penyelesaian pembahaasan akan selesai minggu depan, sehingga bisa didistribusikan secepatnya. "Untuk estimasi anggaran masih dihitung," katanya.
     
Disinggung mengenai upaya pemkab dalam mengatasi kekeringan, dia mengatakan pihaknya terus berupaya mencari sumber air baru, karena diketahui sumber air bawah tanah Gunung Kidul melimpah. Namun demikian, sampai saat ini belum mengetahui sebaran sungai bawah tanah. 
   
 "Penyebaran air bawah tanah kita tidak mengetahui. dari potensi luar biasa. Untuk saat ini memanfaatkan temuan masyarakat mengenai sumber air baru," katanya.
     
Selain itu, lanjut dia, pihaknya tengah melakukan kajian di Dusun Wediwutah, Desa Ngeposari, kecamatan Semanu, yang pada November 2017 terdapat genangan air cukup melimpah.
   
"Namun masih kajian terkait genangan di Semanu beberapa waktu lalu, apakah mungkin dibangun permanen," katanya.
     
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Edy Basuki mengatakan dari hitungan kasar pihaknya mengajukan sekitar Rp80 juta untuk 20 hari dropping air bersih.
     
"Hari ini, kami menyerahkan surat ke bupati. Psda Senin (5/11) kita hitung bersama-sama angka pastinya. Tetapi tidak jauh dari Rp80 juta," katanya.