Kulon Progo (ANTARA) - Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat segera membangun jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan DIY-Jawa Tengah yaitu di Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh dengan titik Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo.
Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Muhyadi di Kulon Progo, Rabu, mengatakan sejak Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, dua batas wilayah DIY yang ada di Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh dengan titik Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo tidak tersentuh pembangunan infrastruktur.
Saat ini, pemkab sudah membebaskan lahan sepanjang enam kilometer dari batas wilayah DIY yang ada di Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh sampai dengan titik Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo.
"Nilai ganti rugi pembebasan tanah tidak sebesar ganti rugi proyek Bandara Internasional Yogyakarta. Masyarakat hanya ingin, pemkab segera membangun jalannya supaya ke depan dapat menggerakkan ekonomi mereka," kata Muhyadi di sela-sela melakukan kunjungan kerja di perbatasan DIY dengan Jawa Tengah yang ada di Kecamatan Girimulyo dan Samigaluh.
Menurut dia, pembangunan jalan di ruas jalan tersebut merupakan tolok ukur dari keberhasilan program Bedah Menoreh yang selalu didengung-dengungkan Pemkab Kulon Progo.
Menurut dia, Bedah Menoreh ini benar-benar menghubungkan wilayah yang terisolir menjadi wilayah dengan tingkat infrastruktur yang memadai.
"Jangan sampai program Bedah Menoreh ini hanya untuk mengangkat citra diri untuk kepentingan tertentu. Bedah Menoreh itu seperti program yang megah, tapi kalau dicek di lapangan, belum semegah apa yang dipikirkan oleha masyarakat," katanya.
Muhyadi mengatakan dua batas wilayah DIY yang ada di Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh dengan titik Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo bila terhubung akan menggerakan potensi wisata yang ada di Perbukitan Menoreh.
"Kami meyakini bahwa dua titik berbatasan ini merupakan trase menoreh dan akan mendukung pariwisata. Kita ketahui bahwa Samigaluh akan terhubung Borobudur. Karena ada wacana pembangunan jalan dari BIY melalui gugusan Menoreh, kemudian ke utara sampai Samigaluh sampai ke Borobudur," kata politikus Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Samigaluh, Kalibawang dan Girimulyo ini.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Wisnu Prasetyo mengharapkan Pemkab Kulon Progo segera merealisasikan Program Bedah Menoreh.
Ia meminta program tersebut tidak hanya sebatas jargon politis dan terkesan populis, tapi di tingkat bawah tidak ada realisasinya.
"Warga sudah merelakan tanahnya dibebaskan untuk membangun jalan Bedah Menoreh jauh dari harga kewajaran. Tapi kalau tidak teralisasi ini sungguh mengkhianati pengorbanan rakyat," katanya.
Politikus Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Samigaluh, Kalibawang dan Girimulyo ini juga mengatakan pemkab setengah hati dalam mengembangkan potensi masyarakat di wilayah Menoreh.
Saat ini, potensi wisata yang berkembang masih berasal dari kemandirian masyarakat, pemkab tidak memfasilitasinya dengan infrastruktur jalan yang memadai.
"Masyarakat di Perbukitan Menoreh ini tidak menuntut jalan yang lebar, tapi cukup bisa dilalui kendaraan roda empat," katanya.
Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kulon Progo di perbatasan DIY-Jateng ini diikuti Ketua Komisi III Aji Pangaribawa, Nur Eny Rahayu, Muridna dan Sugianto.
Baca juga: Sultan mennjau perbatasan DIY-Jateng di Gunung Kidul
Legislator mendesak Kulon Progo bangun jalan di perbatasan DIY-Jateng
Komisi III DPRD Kulon Progo meninjau salah satu jalan Bedah Menoreh di Kecamatan Samigaluh yang belum diselesaikan. Selain itu, jalan di Girimulyo-Samigaluh sama sekali belum terbangun. (Foto ANTARA/Sutarmi)
